Peremajaan Sawit Rakyat Serap Banyak Tenaga Kerja Bantu Pemulihan Ekonomi

Merdeka.com - Pemerintah beserta stakeholder kelapa sawit lainnya bergerak cepat dalam pencapaian target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2021. Salah satu upaya percepatan realisasi PSR ini adalah dengan dilakukannya Penandatanganan Kerja Sama Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Kemitraan di Graha Sawala, Gedung Ali Wardana Kemenko Perekonomian.

Penandatanganan Kerja Sama pelaksanaan PSR antara 6 Perusahaan anggota dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan 1 Perusahaan Milik Negara yaitu PTPN VI dengan 18 KUD/Koperasi/Gapoktan anggota dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), yang berasal dari 6 Kabupaten yaitu Kotabaru (Kalsel), Serdang Bedagai (Sumut), Muaro Jambi dan Merangin (Jambi), Kampar dan Indragiri Hulu (Riau). Total luas lahan dalam perjanjian PSR ini sebesar 18.821 hektar.

Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang sampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, program peremajaan sawit rakyat ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat.

"Selain sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekebun rakyat, PSR juga sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi Covid-19," kata Musdhalifah dalam keterangannya pada Rabu (10/3).

Anggarkan Rp 5,5 T untuk 2021

Target peremajaan sawit rakyat pada 2021 seluas 180.000 hektar dengan alokasi dana sebesar Rp5,567 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit telah menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien, termasuk melalui pola kemitraan antara perusahaan dan petani kelapa sawit.

Peran aktif dari Kepala Daerah di sentra kelapa sawit diperlukan untuk mendukung pelaksanaan percepatan peremajaan sawit rakyat di daerahnya. Sehingga target sebesar 540.000 hektar yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 2020-2022 dapat tercapai.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6