Pengganti BP Migas harus bebas muatan politik

Merdeka.com - Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKSP Migas) di bawah komando Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diingatkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Komunitas Migas Indonesia (KMI) meminta agar lembaga pengganti Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi (BP Migas) ini jauh segala bentuk kepentingan, termasuk dari kepentingan politik.

"BP Migas sudah almarhum, mau bentuknya kaya apa, fungsi yang dikerjakan harus ada," kata Ketua Dewan Pembina KMI Iwan Ratman di Jakarta, Jumat (30/11).

Menurut Ratman, selain harus menjalankan fungsinya dengan baik, lembaga pengganti BP Migas juga harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan orang yang sudah ahli di bidang migas, terutama orang yang tidak memiliki kepentingan dan bebas dari partai politik.

"Sehingga badan baru nanti dicari orang-orang profesional di bidang migas, kalau bisa bukan orang partai, karena kita bekerja untuk negara," tegasnya.

Seperti diketahui, setelah pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah memutuskan membentuk unit pelaksana kegiatan usaha hulu migas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Unit kerja baru ini akan mengambil alih tugas dan fungsi serta wewenang BP Migas. Pelaksanaan hulu migas menjadi bagian supervisi Menteri ESDM Jero Wacik. Langkah tersebut dinilai sebagai solusi terbaik dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor yang ingin menanamkan modalnya dalam sektor hulu di Indonesia.

Sebagai komandan, Jero Wacik berjanji, SKSP Migas tidak lagi memprioritaskan perusahaan asing dengan memperbesar kesempatan kepada perusahaan migas nasional.

"Kita tidak usir orang asing, namun investor asing tersebut ada untuk melengkapi kemampuan kita," katanya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan yang mengatur keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dengan putusan ini, MK menyatakan keberadaan BP Migas tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan. Mulai besok, BP MIgas akan menghentikan seluruh aktivitasnya.