Pemprov DKI galakkan gerakan nasional non-tunai

Merdeka.com - Jika ke Ibukota Jakarta tidak usah repot membawa banyak uang tunai di dompet. Selain repot harus membawa uang dengan jumlah yang banyak, Anda pun pasti khawatir jika pelaku kejahatan setiap saat mengintai merampas uang.

BI menilai pemerintah provinsi DKI Jakarta sigap dan tanggap dalam penerapan non-tunai.

Dengan alasan tersebut Ibukota Jakarta dipilih menjadi kota pertama dalam penyebaran pembayaran menggunakan kartu debet (ATM).

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan terus mendorong gerakan non-tunai di Jakarta. Dia menilai Pemda DKI Jakarta sudah melakukan upaya perbaikan terus menerus dalam pelayanan non-tunai.

"Saat ini anggaran daerah di Jakarta sudah dikeluarkan dengan mekanisme non-tunai, dengan dipersyaratkan untuk pembayaran mulai Rp 100 juta harus dilakukan dengan non tunai," terang Agus di Jakarta, Selasa (21/10).

Agus mengungkapkan untuk pembayaran gaji karyawan sudah non-tunai,dimasukkan ke rekening. Bukan lagi dalam amplop. Itu contoh gerakan nasional non-tunai.

Contoh seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor diarahkan menggunakan pembayaran non-tunai. Model semacam itu membuat ekonomi Jakarta semakin transparan(terbuka) dan tanggung jawab.

Agus juga menuturkan retribusi juga sudah non-tunai, sampai keluarga di rumah susun sudah terapkan bayar dengan non-tunai. Untuk pedagang kaki lima sedang dipersiapkan untuk bayar retribusi secara non-tunai.

"Semua itu agar mencegah dari praktik kebocoran dana," pungkasnya.