Pemerintah Libatkan BPKP dalam Pengawasan dan Realisasi Dana Otsus Papua
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat masih belum optimal. Sebab, tidak semua masyarakat Papua merasakan dan bisa melihat implementasi dana otsus yang diberikan pemerintah pusat selama 20 tahun terakhir.
"Seluruh dana ini harusnya dirasakan oleh masyarakat Papua dan mereka harus bisa melihat berapa dana yang diperoleh dan untuk apa saja penggunaannya," kata Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).
Pemerintah akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga bisa meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dalam realisasi penggunaan anggaran.
"Kami atau aparat internalnya akan melibatkan BPKP dengan meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga yang melakukan program dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat," tuturnya.
Dia menuturkan, laporan penggunaan dana otsus sejauh ini masih belum lengkap dan tepat waktu. Bahkan, pelaporannya belum memuat capaian output rill. Kalau pun terlaporkan programnya, namun penyerapan anggaran tidak berkaitan dengan peruntukkan dana otsus.
"Kalaupun ada itu dananya sudah diserap tapi penyerapan anggaran tidak berkaitan dengan output dari perbaikan kualitas dari kesejahteraan atau penurunan kesenjangan terhadap rata-rata nasional," papar Menteri Sri Mulyani.
Evaluasi Dana Otsus Belum Memadai
Selain itu, pemerintah juga menilai monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan dana otsus masih belum memadai. Tercermin dari sulitnya mengukur capaian jangka panjang dan menengah.
"Kesulitan pelaksanaan monev khususnya terkait output dana otsus," kata dia.
Sehingga diperlukan sebuah strategi untuk merumuskan cara melakukan monev. Hal ini dilakukan demi kepentingan masyarakat Papua. Sebab, dana ini memang disediakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Maka strateginya dengan merumuskan pola monev yang efektif," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka akan berjaga di sejumlah Bandara di Papua dan beberapa titik lainnya.
Baca SelengkapnyaPenyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua.
Baca SelengkapnyaMenjadikan Sinak sebagai pusat distribusi dan pergudangan diharapkan bisa menekan ongkos distribusi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaData LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.
Baca SelengkapnyaBagi masyarakat yang ingin menukarkan uang melalui pelayanan tersebut harus membawa indentitas seperti kartu tanda penduduk (KTP).
Baca SelengkapnyaPolisi masih memburu dua pelaku yang masih buron. Mereka telah masuk DPO.
Baca SelengkapnyaStaf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya