Pemerintah lebih pilih mobil murah daripada angkutan murah

Merdeka.com - Murah, kata itu selalu dicari masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Harga murah menjadi pertimbangan setiap orang dalam membelanjakan atau menggunakan uang yang dimilikinya.

Saat ini harga murah sudah masuk dalam komoditas otomotif khususnya roda empat atau mobil. Pemerintah belum lama ini menelurkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2013 yang mengatur mengenai mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC).

Melalui peraturan ini, produsen yang mengikuti program ini akan mendapat keringanan Pajak Pertambah Nilai Barang Mewah (PPnBM) 100 persen, sehingga diharapkan harga jual mobil (on the road) bisa turun hingga di bawah Rp 100 juta. Beberapa produsen mobil seperti Astra Internasional, Suzuki dan Tata Motor sudah menyatakan minatnya.

Pemerintah memberi syarat kepada produsen mobil ini harus mampu menjamin emisi karbon rendah, tingkat kandungan lokal 80 persen dan hanya mobil kapasitas 1.000 hingga 1.200 CC yang dibolehkan ikut program ini.

Salah satu pabrikan mobil Daihatsu dengan produknya Ayla mengaku telah mendapat pesanan 20.000 unit mobil LCGC ini. Mobil ini akan dipasarkan dalam empat varian dengan kode D, D+, M, dan X, serta diperkirakan dijual mulai dari Rp 75 juta hingga Rp 105 juta.

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, menegaskan bahwa kehadiran mobil murah ini untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat kelas menengah yang sebelumnya menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi.

Namun apakah benar mobil murah merupakan sesuatu yang diinginkan masyarakat saat ini?

Seorang pegawai swasta, Ridho (30 tahun), mengatakan bahwa dirinya tidak antusias menyambut kehadiran mobil murah. Pasalnya, mobil bukan solusi atas permasalahan sehari-harinya yang harus menembus kemacetan kota Jakarta.

Pria yang menjadikan sepeda motor sebagai kendaraan operasionalnya sehari-hari ini menilai bahwa apa yang dibutuhkannya ialah perbaikan sarana transportasi umum. Transportasi umum nyaman serta murah dibutuhkan masyarakat yang telah penat dengan kemacetan di ibukota Indonesia ini.

"Mobil memang nyaman namun tidak tepat jika dijadikan kendaraan sehari-hari di Jakarta," ujarnya pada merdeka.com, Senin (10/6) malam.

Pegawai negeri sipil di pemda Sleman, Yogyakarta, Sarjito (40 tahun), menyatakan mobil murah di kota tempat tinggalnya justru akan menjadi momok bagi lalu lintas di masa mendatang. Sebab, bukan tidak mungkin kota gudeg ini akan bernasib sama dengan Jakarta pada faktor kemacetan akibat menjamurnya pengguna mobil.

"Saat ini saja di tiap lampu merah sudah mulai timbul antrean akibat banyaknya kendaraan," tuturnya.

Senada dengan Ridho, Sarjito menilai yang dibutuhkannya ialah angkutan umum nyaman. Angkutan umum Yogya, menurutnya, banyak yang sudah tua.

Sikap pesimis terhadap mobil murah tak hanya datang dari masyarakat namun juga di tubuh pemerintah sendiri. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan secara terang-terangan mengatakan munculnya mobil murah justru akan memperparah kemacetan lalu lintas.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno turut mengkritik kebijakan pemerintah yang menerbitkan PP mobil murah hemat energi. Dalam pandangannya, lahirnya kebijakan ini semakin memperkuat bukti bahwa pemerintah tidak berpihak pada pembenahan transportasi umum.

"Pejabat Indonesia tidak sensitif terhadap kebutuhan transportasi rakyatnya. Yang dibutuhkan transportasi murah tapi yang diberikan mobil murah," ucap Djoko kepada merdeka.com.

Kebijakan pemerintah mendukung mobil murah akan membuat transportasi umum semakin terpuruk dan tidak terurus. Kepala daerah yang telah mulai membenahi angkutan umum diperkirakan akan terhenti.

"Memang murah dan ramah lingkungan kalau jumlahnya banyak tetap aja akan menguras energi," jelasnya. (mdk/bmo)