Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Solusi Tingkatkan Jumlah Angkatan Kerja
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir untuk mengatasi angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun. Regulasi ini diharapkan bisa memudahkan dunia usaha dan membangkitkan iklim investasi, sehingga bisa menyerap angkatan kerja yang ada.
"Undang undang cipta kerja diundangkan untuk memudahkan melakukan usaha dan juga untuk memudahkan iklim investasi" kata Airlangga dalam Webinar bertajuk Transformasi Ekonomi: Momentum Menuju Indonesia Maju dan Unggul, Jakarta, Kamis (5/11).
Dia merincikan setiap tahun ada 6,9 juta masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Akibat pandemi Covid-19 ini, jumlah angkatan kerja tersebut tidak bisa terserap.
Lalu ada 2,1 juta orang menjadi pengangguran dan 1,4 juta orang dirumahkan akibat di PHK akibat mewabahnya virus corona di Indonesia. Selain itu angkatan kerja dari lulusan perguruan tinggi dan SMA/sederajat sebanyak 3 juta orang.
Dari data tersebut Airlangga menilai, cara cepat untuk menyerap angkatan kerja dengan memberikan kemudahan usaha dan iklim investasi. Sehingga para pengusaha memiliki kepercayaan untuk menanamkan modalnya untuk berjaga.
"Sehingga para usahawan-usahawan mempunyai confident untuk menaruh modalnya untuk usaha di saat sekarang," kata dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaRegulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaUntuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaKeberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.
Baca SelengkapnyaStrategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya