Pemerintah Harap Inklusi Keuangan RI Makin Meningkat Lewat Kartu Prakerja

Merdeka.com - Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Gede Edy Prasetya, mengatakan 85 persen pengguna uang elektronik berbasis seluler memiliki akun bank. Jumlah ini sangat membantu inklusi keuangan nasional sehingga memudahkan dalam melihat transaksi perbankan.

"Ini akan memudahkan dalam melihat transaksi perbankan untuk terus berkembang," kata Gede dalam Webinar Kemenko Bidang Perekonomian bertajuk 'Makin Inklusif dengan Kartu Prakerja' di akun YouTube Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Jakarta, Selasa (28/4).

Pengguna telepon seluler bisa jadi pintu masuk untuk membangun kebermanfaatan alat pembayaran itu dan mengakselerasi inklusi keuangan. Gede menuturkan banyak manfaat yang didapatkan ketika melakukan transaksi pembayaran digital misalnya untuk kepentingan penghematan waktu.

Pemerintah pun mulai mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi digital. Salah satunya melalui program Kartu Prakerja.

Pemerintah memberikan pembiayaan pelatihan dan insentif melalui uang elektronik. Penggunaan uang elektronik ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka dalam mengembangkan hasil pelatihan.

"Para penerima manfaat Kartu Prakerja ini bisa menggunakan digital payment ini untuk kepentingan mereka terutama penghematan waktu," kata Gede.

Tren Transaksi Digital Terus Meningkat

Lebih lanjut Gede mengatakan tren penggunaan uang elektronik ini juga sedang digemari anak muda. Bahkan, mereka bisa menghasilkan uang dengan ponsel pintar.

"Anak muda ini akan mengisi inklusi keuangan sehingga mereka melakukan investasi dan sampai ke tujuan yang bisa memanfaatkan ini dengan baik," kata dia.

Selain itu, Gede mengatakan 56 persen pengguna uang elektronik mengisi dompet digitalnya lewat gerai mini market seperti Alfamart dan Indomaret. "Ini sangat besar sekali dan membantu untuk meningkatkan inklusi keuangan," kata dia.

Lalu 33 persen mengisi saldo lewat ATM, 21,4 persen melalui internet banking. Sisanya melalui transfer P2P, teller bank dan agen UKD/Laku Pandai.

Dari data tersebut, pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Pemerintah juga akan mengembangkan proses isi ulang dompet digital masyarakat agar tak hanya didominasi mini market berjejaring.

"Kita mau ini lebih dinamis komposisinya dan lebih bagus lagi sehingga komposisinya berimbang," kata Gede mengakhiri.