Pemda diminta tak ngotot tagih saham migas 10 persen

Merdeka.com - Pemerintah menampik anggapan bahwa investasi minyak dan gas di Indonesia sulit. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Edy Hermantoro menyatakan semua calon pemodal harus tahu bahwa bisnis migas di seluruh dunia memang sulit dan banyak kendala.

Dia menilai pemain migas yang asli pastilah sejak awal paham karakteristik bisnis di sektor energi tersebut. Pasalnya, terjun ke bidang migas selain membutuhkan dukungan finansial yang besar. Keberanian juga diperlukan karena bisnis ini rentan gagal.

"Resiko tinggi, modal gede, secara finansial itung-itungan nggak cocok, harusnya 100 barel cuma 80 barel, ada yang ngebor nggak dapat apa-apa," jelas Edi kepada wartawan di Resto Sarikuring, Jakarta, Rabu (26/6).

Atas dasar risiko bisnis itu, Edy menanggapi santai desakan publik mempercepat pelaksanaan pemberian saham (participating interest) 10 persen kepada pemerintah daerah jika wilayahnya menjadi basis produksi migas. Sampai sekarang wacana itu belum jelas kelanjutannya.

Di beberapa daerah telah muncul kasus perselisihan operator kilang dengan pemerintah daerah karena persolan bagi hasil 10 persen itu. Misalnya di Blok Masela, Maluku, atau Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Menurut Edy, besaran jatah bagi hasil kepada daerah itu masih dalam pembahasan. Sebab, ketika pemda ikut-ikutan menanamkan modalnya dan selama bertahun-tahun belum mendapatkan keuntungan, jelas akan membebani APBD.

"Hal-hal tertentu seperti riset gede, begitu cadangan drop, risiko teknikal berimbas ke finansial," lanjut Edi.

Berkaca dari risiko besar itu, Kementerian ESDM mengamati cara beberapa perusahaan multinasional yang sanggup tetap bertahan dalam bisnis migas di Indonesia.

Rahasianya, kata Edy, perusahaan asing rata-rata menggunakan subsidi silang. Jadi, ketika penghasilan migas dari Indonesia mandeg, bisa disuplai dari kilang di negara lain yang menghasilkan laba.