Pelindo II rugikan negara, pemerintah minta publik tunggu audit BPK

Merdeka.com - Masyarakat diminta menahan diri untuk tidak menuding PT Pelindo II telah merugikan negara lantaran memperpanjang kontrak Hutchison Port Holding (HPH) Group atas pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT). Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan belum menyelesaikan audit atas perpanjangan konsensi tersebut.

"Untuk memastikan apakah seluruh proses perpanjangan perjanjian tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan atau tidak, saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap seluruh proses perpanjangan kerjasama pengoperasian JICT," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno saat ditemui di DPR-RI, Jakarta, Kamis (10/9).

Kontrak antara Pelindo II dan HPH di JICT sejatinya akan berakhir pada 2019. Namun, Pelindo II dikabarkan telah memperpanjang kontrak perusahaan Hong Kong tersebut hingga 20 tahun ke depan pada Agustus 2014 dengan nilai sebesar USD 215 juta.

Namun, Pelindo menjadi pemegang saham mayoritas di JICT, sebesar 51 persen. Sementara HPH 49 persen.

"Sehingga pengendalian perusahaan berada di Pelindo II dan laporan keuangan JICT di masa mendatang harus dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pelindo II," jelasnya

Menurut Rini, banyak pelabuhan di dunia pengelolaannya diserahkan swasta. Semisal, Pelabuhan Rotterdam, Port Klang North Port (Malaysia), Laem Chabang Port (Thailand), dan lainnya.

"Kerja sama tersebut mempertimbangkan perlu mempertahankan jaringan dalam rangka mengoptimalkan kapasitas pelabuhan," katanya. "Dimana HPH dipandang oleh Pelindo II memiliki kemampuan untuk mewujudkannya."

Baca juga:LSM: Pelindo II berpotensi rugikan negara Rp 80,5 MMinta dirut Pelindo II dicopot, SP JICT teriak-teriak di DPRRizal Ramli sebut Pelindo sibuk bagi rezeki dengan swastaDPR ke Menteri Rini: Kalau saya jadi ibu, saya pecat RJ LinoTepati janji, Rizal Ramli hidupkan rel uzur di Tanjung Priok (mdk/yud)