Pejabat Kemenhub sebut faktor apes di tragedi kecelakaan pesawat

Merdeka.com - Tujuh orang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura I, maupun dari AirNav Indonesia dimutasi karena dinilai lalai dan melakukan pembiaran pelanggaran izin terbang maskapai AirAsia QZ8501 hingga berakhir dengan kecelakaan di Selat Karimata.

Keputusan tersebut diperoleh setelah Kemenhub, AirNav dan Angkasa Pura melakukan audit investigasi internal. Mantan Kepala Otoritas Bandara III Juanda Surabaya yang kini menjadi Direktur Angkutan Udara Mohammad Alwi berbagi cerita soal hal ini.

Dirinya bercerita saat menjabat sebagai Kepala Otoritas Bandara III Juanda Surabaya selama 2 tahun 7 bulan. Dia mengaku tidak sekalipun menemukan masalah berarti dalam dunia penerbangan. Apalagi soal pelanggaran izin terbang.

Dalam pandangannya, kecelakaan pesawat tidak melulu berhubungan dengan pelanggaran aturan. "Kalau apes mah ya ada saja," singkatnya saat berbincang dengan wartawan di kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (8/1).

Dia mengklaim, selama bertugas di otoritas Bandara Juanda, tak pernah ada pelanggaran. Bahkan, Otoritas Bandara III Juanda mendapat penghargaan Eselon II terbaik pada 2014. "Kami terbaik di antara 68 lembaga yang dinilai," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menonaktifkan tujuh pejabat negara terkait pesawat AirAsia QZ8501 yang disebut-sebut terbang ilegal pada Minggu (28/12).

Staf Khusus Menhub Hadi Mustafa Djuraid mengatakan Kemenhub bersama PT Angkasa Pura I dan AirNav Indonesia sudah mematangkan penonaktifkan tujuh pejabat tersebut.

"Kami meminta masing-masing terkait penerbangan untuk melakukan self audit, baik AirNav terkait pengelolaan ATC Surabaya, maupun AP I di cabang Bandara Juanda. Kita mendorong masing-masing melakukan self audit," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (6/1).

Instruksi audit internal dikeluarkan langsung Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Penonaktifan pejabat juga ditandatangani langsung oleh Jonan. "Ada beberapa pejabat yang diduga terkait penerbangan tanpa jadwal tersebut yang sudah dinonaktifkan dan dimutasi," jelas dia.

Berikut daftar pejabat yang dinonaktifkan antara lain :

Pejabat Kementerian Perhubungan terdiri 2 pejabat :

1. Kepala bidang Keamanan dan Kelaikan Angkutan Udara, merangkap unit kerja pelaksana slot time di Otoritas Bandara Wilayah 3 Surabaya.

2. Principal Operation Inspector Kemenhub di AirAsia.

Namun Hadi tak bisa menyebutkan nama-nama pejabat tersebut dengan pertimbangan hak asasi manusia. "Mohon maaf kita tidak menyebutkan nama," jelas dia.

Sementara dari Perum AirNav Indonesia, 3 orang pejabat dinonaktifkan yakni:

1. General Manager Perum AirNav Surabaya

2. Manager ATS Operation Surabaya

3. Senior Manager ATFM dan ATS Kantor Pusat Perum AirNav

"Kami punya inspektur-inspektur yang disebut POI (Principal Operation Inspector), ini sudah ditarik dan dinonaktifkan di AirAsia untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Sementara dari PT Angkasa Pura I terdapat 2 pejabat yang dimutasi sementara:

1. Department Head Operation AP I cabang Bandara Juanda

2. Senior Head PT AP I cabang Bandara Juanda

"Diharapkan institusi terkait memindahkan yang bersangkutan untuk tidak terlibat dalam operasi-operasi penerbangan," ucapnya.