PDIP sebut 10 tahun memimpin, Presiden SBY belum berhasil
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai tidak ada keberhasilan yang dicetak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama sepuluh terakhir. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dijadikan instrumen untuk meratakan kesejahteraan rakyat.
Tingkat pengangguran masih tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 20 persen penduduk kelas atas.
"Itu terbukti dari gini ratio yang meningkat hingga 0,413. Ini ketimpangan kaya dan miskin semakin melebar," ucap Juru Bicara fraksi PDIP Sayed Muhammad Mullady saat menyampaikan pandangan mengenai Rancangan APBN 2015 dalam sidang paripurna DPR-RI, Jakarta, Senin (26/5).
Terlepas dari itu, Sayed meminta pemerintahan saat ini memberikan modal anggaran yang besar bagi pemerintahan yang akan datang dalam R-APBN 2015.
"Rancangan APBN 2015 ini sisa dari SBY - Boediono. Jadi APBN ini juga untuk pemerintah yang baru. Hendaknya memberikan ruang fiskal yang cukup menjalankan visi dan misinya," tegasnya.
Dalam RAPBN 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditetapkan sebesar 5 persen-5,6 persen. "Ini sudah mempertimbangkan lemahnya kondisi global dan perdagangan internasional."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP mewanti-wanti Gibran agar tidak lagi berbohong usai secara resmi dilantik menjadi Wakil Presiden.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adian menegaskan, sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pelaksaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres).
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024
Baca SelengkapnyaMenurut pengakuan Gibran, sejauh ini Prabowo Subianto belum membicarakan soal kabinet.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah hal yang perlu ada perubahan, terutama yang menyangkut masalah manajemen SDM.
Baca SelengkapnyaJika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca Selengkapnya