Paket kebijakan IX, Jokowi keluarkan Perpres pembangunan listrik

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo bakal mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia. Aturan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan rasio elektrifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, Perpres tentang infrastruktur ketenagalistrikan ini merupakan salah satu isi Paket Kebijakan Ekonomi ke IX yang diluncurkan pada Rabu (27/1) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Sampai tahun 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 GW dengan energi terjual mencapai 220 TWH. Rasio elektrifikasi saat ini sebesar 87,5 persen. Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2 persen pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekitar 8,8 persen per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun dengan asumsi elastisitas 1,2," kata Darmin.

Perpres ini nantinya akan berupa penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah akan mendukung berbagai langkah PLN seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN dan lain sebagainya.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik.

"Namun PLN juga wajib mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri melalui proses pengadaan yang inovatif. Misalnya pengadaan secara openbook, pemberian preferensi harga kepada penyedia barang/jasa dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, serta penerapan pengadaan yang memungkinkan pabrikan-pabrikan dalam negeri menyediakan komponen untuk sistem pembangkit listrik."

Baca juga:

Paket kebijakan IX, pemerintah perbanyak negara asal impor sapi

Paket kebijakan IX, sektor logistik harus gunakan mata uang Rupiah

PLN: Kemudahan dapat listrik RI naik dari posisi 78 ke 46

Indonesia punya terminal LNG mini pertama di Bali

Awasi pembangunan 35.000 MW, PLN bentuk direktorat baru

Bangun pembangkit listrik, PLN tetap percaya kontraktor China (mdk/idr)