OJK Sebut Keuangan Syariah Lebih Berdaya Tahan di Tengah Pandemi Corona
Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Wimboh Santoso, memastikan lembaga keuangan syariah masih cukup tangguh di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, dia menyebut saat ini kinerja keuangan syariah lebih baik dibandingkan lembaga keuangan konvensional.
Menurutnya, kepastian ini terbukti dari capaian peningkatan di berbagai aspek. Mulai nilai aset, realisasi kredit, hingga likuiditas perbankan syariah yang masih terjaga dengan baik.
"Khusus keuangan syariah, Alhamdulillah tumbuhnya tetap tinggi. Kami sampaikan ini lebih baik daripada konvensional. Aset tumbuh cukup tinggi sebesar 21,48 persen di mana sebelumnya ialah 13,84 persen di tahun 2019," tuturnya dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah 7th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), Sabtu (23/1).
Bos OJK ini mencatat, nominal aset lembaga keuangan syariah ini mencapai Rp 1.770,3 triliun. Rinciannya, aset perbankan syariah sebesar Rp 593,35 triliun, aset pasar modal syariah termasuk reksa dana sebesar Rp 1.063,81 triliun, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah sebesar Rp 113,16 triliun.
Bahkan, pembiayaan bank umum syariah mencatatkan pertumbuhan 9,5 persen secara yoy. "Ini di tengah kontraksi kredit perbankan nasional sebesar -2,41 persen," terangnya.
Kemudian dalam paparannya, ketahanan perbankan syariah juga cukup baik dengan CAR (Capital Adequacy Ratio) mencapai 21,59 persen. Lalu, NPL (Non Performing Financing) gross sebesar 3,13 persen dan FDR (Financing to Deposit Ratio) sebesar 76,36 persen.
"Sehingga secara umum kondisi lembaga keuangan syariah masih terjaga dengan baik," ujar Wimboh mengakhiri.
Wapres Maruf: Sistem Syariah & Konvensional Harus Bersinergi Demi Pemulihan Ekonomi
Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES, Ma'ruf Amin meminta, pengembangan sistem ekonomi syariah di Tanah Air tidak dibenturkan dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah lebih mapan. Menyusul Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi dualisme.
"Dalam mengembangkan ekonomi syariah kita tidak ingin membenturkannya dengan kemajuan ekonomi dan keuangan konvensional. Karena kita hidup dalam negara yang menganut dual ekonomi sistem," tegasnya dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah 7th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), Sabtu (23/1).
Mantan Ketua MUI ini mengungkapkan, untuk memperkuat dan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 justru pengembangan ekonomi syariah harus beriringan dengan sistem konvensional.
"Sehingga perkembangan ekonomi sistem syariah dan konvensional harus saling bersinergi," jelas dia.
Dia menambahkan, pengembangan ekonomi berbasis syariah juga harus diletakkan sebagai sebuah pilihan ekonomi yang rasional bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar sistem ekonomi syariah tidak bersifat eksklusif tapi menjadikannya lebih universal
"Ini sesuai dengan prinsip rahmatan-lil-alamin," imbuhnya
Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari stakeholders terkait. Termasuk peran aktif masyarakat dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah dalam mengejar ketertinggalan dari sistem konvensional.
"Sehingga dapat semakin cepat dalam mendukung perekonomian nasional. Juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaOptimistis tersebut juga ditopang dengan dukungan dari sisi permodalan bank yang kuat.
Baca SelengkapnyaSalah satunya kondisi suku bunga yang masih di level tinggi, walaupun di proyeksikan tidak akan naik lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca SelengkapnyaOgi menuturkan, pengawasan khusus dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan dan investasi korporasi yang diperkirakan terus meningkat.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnya