Newmont kembali perpanjang penjualan 7 persen sahamnya
Merdeka.com - PT Newmont Nusa Tenggara memperpanjang penjualan saham atau sale purchase agreement (SPA) selama tiga bulan pada pemerintah. Newmont diwajibkan melepas 7 persen sahamnya pada pemerintah.
Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Soritaon Siregar, mengatakan penandatanganan kesepakatan perpanjangan ini akan dilakukan besok (24/10) di kantornya.
Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan, Kiagus Ahmad Badaruddin,menegaskan pembelian divestasi saham PT Newmont ini sesuai dengan amanat UUD pasal 33. "Pembelian ini dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya," katanya.
Batas waktu pembelian saham divestasi PT Newmont akan berakhir pada 25 Oktober 2012. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung jika pemerintah ingin mengambil divestasi saham PT Newmont. Syaratnya, pembelian tersebut harus melalui Badan Usaha Milik Negara(BUMN).
Anggota Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, mengatakan jika pemerintah ingin membeli, bisa melalui BUMN dan tidak memerlukan izin DPR. "Kalau menyerahkan ke BUMN kan tidak perlu APBN, tidak usah ke komisi XI.BUMN kan ada aturan sendiri," ujarnya di Jakarta, Selasa (9/10).
KATADATA meyakini, pengambilalihan saham atau divestasi PT Newmont akan menguntungkan pemerintah. Jika DPR mempersulit maka skema lain yang dapat dilakukan adalah mengambil alih melalui perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Financial Analyst dan Founder KATADATA Lin Che Wei mengatakan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti Danareksa, Bahana, PPA, dan Pegadaian bisa diminta membeli saham Newmont. Hal ini tercantum dalamSPA. "Sekarang bagaimana keputusan Menteri Keuangan Agus Martowardojo atau Menteri BUMN Dahlan Iskan," ujarnya saat jumpa pers di kantornya,Jakarta, Selasa (9/10).
Jika pengambil saham divestasi ini tidak berhasil dilakukan oleh pemerintah, maka dapat dipastikan perusahaan Bakrie bakal mengambil alih. Bakrie akan mengambil saham dan saham ini dijadikan jaminan kepada credit suisse. "Skema ini akan dilakukan seperti yang selalu dilakukan Bakrie sebelum-sebelumnya," katanya.
Gagalnya pembelian ini, akan dimanfaatkan beberapa pihak swasta untuk mengambil kesempatan mengambil keuntungan yang seharusnya milik negara. "Iklim investasi Indonesia juga akan terganggu karena ketidakpastian pembelian ini," katanya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPenemuan sumber migas baru di Tambun, Bekasi ditajak pada 18 Agustus 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaPembelian/pemesanan minimal untuk ST012-T2 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPertamina tidak menaikkan harga BBM meski harga minyak dunia merangkak naik dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat melemah.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaAdapun sepanjang Januari - Desember 2023, realisasi investasi telah mencapai Rp1.418,9 triliun atau melebihi target 101,3 persen dari target.
Baca SelengkapnyaKonflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata 2 persen menjadi 3 persen.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnya