Menteri Susi undang Polda Metro Jaya selidiki proses impor garam

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti meminta penyelidikan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus 'dwelling time' (bongkar muat) juga sampai kepada proses impor komoditas garam.

Menurut Susi, kasus bongkar muat perlu ditelusuri sampai kepada komoditas garam karena petani garam di dalam negeri dinilai masih bersemangat untuk menghasilkan garam. Indonesia tidak perlu impor garam.

"Saya harapkan penyelidikan Polda Metro sampai ke garam," kata Susi singkat seperti dilansir Antara, Rabu (5/8).

Susi menyebut, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya serta sudah melakukan rapat guna membahas beragam hal seperti perizinan impor terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Tidak hanya itu, Susi menyebut bakal membuat tim Satuan Tugas (Satgas) terkait pengawasan impor garam guna mengaudit mekanisme proses dan jumlah garam yang dimasukkan ke dalam negeri dari sejumlah negara seperti Australia.

"Kami akan bikin satgas khusus pengawasan impor garam," katanya.

Menurut Susi, tugas dari tim satgas impor garam tersebut adalah untuk melakukan audit seperti berapa jumlah garam yang diimpor serta apakah garam impor yang dilakukan benar-benar digunakan untuk keperluan industri.

"Satgas tidak bisa menindak, tetapi hanya mengaudit saja," ucap Susi Pudjiastuti.

Tujuan akhir dari hal tersebut adalah agar publik jangan sampai membayar terlalu mahal, tetapi di sisi lain petani garam juga tidak dirugikan. Dengan kata lain, menurut Susi, impor garam harus segera dikontrol supaya tidak berlebihan dan merugikan pasar.