Menteri Rini Tunjuk Seger Budiarjo Jadi Plt Dirut PTPN III

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milk Negara (BUMN) Rini Soemarno menetapkan Seger Budiarjo sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III Persero (PTPN III) di samping tugasnya sebagai Direktur SDM dan Umum. Penunjukan ini menyusul ditetapkannya Dirut PTPN III Dolly Pulungan sebagai tersangka kasus dugaan suap distribusi gula.

Selain penunjukan Seger, Ahmad Haslan Saragih Plt Direktur Pemasaran di samping tugasnya sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan. Ahmad Haslan Saragih menggantikan pejabat sebelumnya I Kadek Kertha Laksana.

Penunjukan pejabat pelaksana tugas ini ditetapkan pada 09 September 2019 melalui surat No. SK-193/MBU/09/2019 sampai dengan diangkatnya direktur utama dan direktur pemasaran yang definitif. Dalam keputusannya Menteri BUMN memberhentikan Dolly P Pulungan dan I Kadek Kertha Laksana dari jabatannya sebagai direktur utama dan direktur pemasaran PTPN III.

"Keputusan ini berlaku mulai Senin (9/9) dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagai mestinya," kata Rini dalam suratnya disampaikan Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Imam Paryanto, dikutip Antara, Selasa (10/9).

Sekretaris Perusahaan PTPN III Irwan Perangin-Angin menjelaskan penetapan pejabat pelaksana tugas ini merupakan tindakan cepat dalam merespon situasi dan kondisi perusahaan agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik.

"Kami berharap keputusan ini bisa dijalankan dengan baik untuk melaksanakan transformasi bisnis yang sudah berjalan dan program kerja di lingkup Perkebunan Nusantara Group," kata Irwan.

Diketahui, Dolly dan Kadek Kertha Laksana diduga menerima hadiah atau janji terkait distribusi gula di PTPN III Tahun 2019 dari Pieko yang memiliki bisnis di bidang distribusi gula. Kasus ini bermula saat Pieko ditunjuk menjadi pihak swasta dalam skema long term contract dengan PT PN III (Persero).

Dalam kontrak ini, pihak swasta mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan. Selama kontrak di PT PN III terdapat aturan internal mengenai kajian penetapan harga gula bulanan.