Mentan: Data yang digunakan BPK kurang tepat
Merdeka.com - Menteri Pertanian Suswono mengatakan data yang dijadikan landasan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus impor daging sapi kurang tepat. Pasalnya, BPK masih menggunakan data sensus lama meskipun Kementerian Pertanian telah mempunyai data sensus yang baru.
"Kita ada road map awal Januari 2010. Lalu kita ada roadmap untuk swasembada dan mengacu sensus itu. Tapi setelah itu kita ada sensus lagi tahun 2011. BPK belum mau mengupdatenya," ujar Suswono saat konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Kamis (11/4).
Menurut tenaga ahli Kementan Dedi Junaidi, saat itu BPK memeriksa Kementan dua kali di bulan Desember 2011. Pemeriksaan kedua dilakukan dari November hingga Desember 2012 lalu. "Pada tahap pertama BPK ambil data roadmap 2010. Lalu terjadi sensus 2011 yang keluar Juni. Meskipun sudah ada sensus baru, itu tidak dipertimbangkan," ujar dia.
Oleh karena itu, lanjut dia, penghitungan BPK terjadi penggelembungan karena sensus yang terakhir tidak dipertimbangkan. "Jadi mereka masih pakai data lama," ujar dia.
Sebelumnya, dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak pelanggaran dan penyimpangan terkait impor daging sapi. BPK menemukan adanya kelebihan kuota impor daging sapi dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Namun, BPK menyoroti pelanggaran kebijakan impor yang terjadi pada periode 2011-2012.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaData dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca SelengkapnyaDPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaCoklit pemilu adalah kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan petugas PPK.
Baca SelengkapnyaPengertian lembaga BPS beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Baca SelengkapnyaKPU mengakui masih ada 1.223 tempat pemungutan suara yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada Sirekap.
Baca SelengkapnyaPPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.
Baca SelengkapnyaKepala BMKG Dwikorita Karnawati menilai saat ini kondisi bumi mengkhawatirkan dan tidak mudah diprediksi.
Baca SelengkapnyaSeorang pria berbaju merah tampak hendak diseruduk kambing putih berkali-kali.
Baca Selengkapnya