Menko Airlangga: Industri Kelapa Sawit Cetak 16 Juta Lapangan Pekerjaan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembentukan ekonomi Indonesia. Sebab, sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri ini berhasil menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar.
"Industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan yang laik bagi 16 juta tenaga kerja," kata Airlangga dalam acara internasional webinar - Sustainable Palm Oil Development in Indonesia, Rabu (7/4).
Menko Airlangga menambahkan, di tengah kondisi pandemi Covid-19 produk-produk kelapa sawit juga tetap menunjukkan angka yang baik sekitar USD22,97 miliar atau tumbuh 13,6 persen dari tahun 2019.
Tren positif ini pun trus berlanjut di 2021. Di mana harga referensi dari Kementerian Perdagangan, CPO di periode April 2021 angkanya cukup tinggi yaitu USD1.093,83/ton. Dengan demikian bea keluar yang diterapkan sebesar USD116/ton.
"Dan ini tentu berdampak positif terhadap penerimaan negara serta meningkatkan kesejahteraan perkebunan kelapa sawit yang dalam bentuk harga tandan buah segar," jelasnya.
Menko Airlangga mengatakan, industri kelapa sawit senantiasa dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan berbagai aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang mana telah diatur secara khusus dalam rencana RPJMN Indonesia 2020-2024.
"Pemerintah meyakini bahwa pembentukan kelapa sawit berkelanjutan dapat berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembentukan berkelanjutan di Indonesia," jelasnya.
Selanjutnya
Mantan Menteri Perindustrian ini, melanjutkan kebijakan pemerintah yang terus dilakukan dalam rangka akselerasi pembangunan kelapa sawit sudah tertuang di dalam Perpres No 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau biasa dikenal sustainable palm oil. Di mana, aturan ini mewajibkan seluruh perusahaan dan perkebunan sawit untuk mendapatkan sertifikasi sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dilakukan telah mengikuti prinsip dan kaidah berkelanjutan.
"Mengingat luasnya skala industri kelapa sawit mulai dari hulu perkebunan hingga hilir pemanfatan produk kelapa sawit di berbagai sektor industri maka saya meyakini bahwa kerjasama dan kolaborasi untuk membangun kelapa sawit berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan," jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan seluruh dukungan dari pemangku kepentingan mulai dari sektor hulu sampai hilir hingga masyarakat. Indonesia juga tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari kepentingan stakeholder di tingkat global.
"Oleh kesempatan ini saya mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk yang di tingkat global bersama-sama membangun kelapa sawit berkelanjutan dan saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Dan berbagai kebijakan telah diambil pemerintah dan tentunya ekosistem pendukung ini harus didukung oleh seluruh pihak baik di tingkat nasional maupun daerah," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebun sawit terbesar di dunia seluas 586 ribu Ha dan diharapkan menyentuh 708 ribu Ha dalam satu dasawarsa.
Baca SelengkapnyaTantangan kedua, yaitu tidak jelasnya kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Baca SelengkapnyaMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSejumlah pedagang sembako juga menolak rencana pelarangan penjualan rokok eceran atau ketengan.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengklaim rencana itu dapat terealisasi dengan memanfaatkan hasil produksi kelapa sawit yang jadi salah satu andalan Indonesia.
Baca SelengkapnyaIndustri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.
Baca SelengkapnyaMendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaArtinya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka inflasi relatif bagus dan rendah.
Baca Selengkapnya