Menkeu minta kajian akuisisi BTN-Mandiri harus lengkap

Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku telah menerima surat penjelasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara soal rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (BBTN) Tbk menjadi anak usaha PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Surat itu sampai di Kemenkeu, Sabtu (19/4).

Dia belum bisa berkomentar soal perkembangan kajian rencana itu dari sudut pandang Kemenkeu. Akan tetapi, sekilas dia merasa penjelasan Kementerian BUMN harus lengkap soal akuisisi ini.

"Kajiannya menurut saya mesti agak lengkap. Bukan karena sekadar (BTN) besar, tapi karena BTN kan khusus, untuk pembiayaan perumahan, nanti dipelajari," ujarnya di Jakarta, Senin (21/4).

Setelah diterima menkeu, surat dari Menteri BUMN Dahlan Iskan itu didisposisikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Hadiyanto.

Tapi Chatib tidak tahu kapan bendahara negara selesai merampungkan kajian atas akuisisi kontroversial tersebut. "Saya tidak bisa jawab, sekarang Pak Hadiyanto masih mengkaji. Secepatnya lah," cetusnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai aksi korporasi dua bank pelat merah itu tidak bisa dilakukan, sebelum seluruh unsur pemerintah sepakat.

Sebab menko merupakan ketua tim privatisasi yang menjadi palang pintu terakhir menentukan aksi korporasi menyangkut badan usaha milik negara.

"Kalau ada (BUMN) yang mau IPO, atau mau pelepasan saham, dibahas dulu. Ada menkeu, ada menteri teknis, ada menteri BUMN, kita rapat, dan saya sama sekali belum ada pembahasan, jadi saya menganggap (rencana merger) itu belum sama sekali final," ujarnya.

Pemerintah berencana melepas 60,14 persen saham di BTN, untuk dialihkan ke Bank Mandiri pada semester pertama tahun ini. Penyerahan saham pemerintah ke Mandiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Rencana pelepasan saham pemerintah tersebut tertuang dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April nomor SR-161/MBU/04/2014 ditujukan kepada Direktur Utama BTN Maryono.

Isinya menambahkan agenda RUPSLB perseroan yang akan digelar Mei 2014 terkait persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan. Sejauh ini, serikat pekerja BTN menolak rencana tersebut, dan mengancam terus berunjuk rasa bila wacana itu tidak dibatalkan.