Mengintip Strategi Pemerintah Cegah Krisis Pangan Landa Masyarakat Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah mengingatkan akan ancaman krisis pangan dunia sudah di depan mata. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengajak, seluruh pihak termasuk pemerintah daerah maupun petani untuk ikut mengantisipasi krisis ini. Salah satu caranya dengan meningkatkan stok pangan dalam negeri.

"Kita harus meningkatkan stok pangan karena ancaman krisis pangan sudah di depan mata," kata Mentan pada Peringatan Hari Krida Pertanian Nasional ke-50 Tahun 2022 dan kegiatan panen raya padi IP400 di Desa Tegal Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Presiden Joko Widodo juga turut mengingatkan seluruh pihak harus hati-hati soal pangan karena ketidakpastian pasokan pangan terus meningkat di pasar global. Contohnya, pada Januari 2022 hanya ada tiga negara yang menyetop ekspor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sedangkan pada pertengahan Juni 2022 jumlah negara yang menyetop ekspor pangan meningkat menjadi 23 negara karena masing-masing negara ingin menjaga stok pangan guna memenuhi kebutuhan domestik.

Atas ancaman krisis pangan ini, berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah jurus pencegahan yang disiapkan pemerintahan Jokowi.

1. Imbau Masyarakat Ikut Bercocok Tanam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan di lahan-lahan terlantar, guna memitigasi dampak negatif tekanan rantai pasok komoditas pangan di pasar global.

"Saya hanya ingin titip, sampaikan kepada masyarakat, pada rakyat bahwa yang namanya sekarang ini jangan sampai ada lahan yang terlantar tidak ditanami apa-apa," kata Presiden Jokowi.

Dia mengimbau masyarakat untuk menanam komoditas pangan yang bisa cepat berproduksi, seperti singkong ataupun jagung. Dengan memiliki sumber produksi pangan sendiri, masyarakat akan memiliki ketahanan sumber pangan, sehingga terjaga dari tekanan pasokan komoditas pangan di pasar global.

"Yang gampang-gampang saja, jagung 3 bulan sudah bisa panen, singkong juga 3 bulan sudah panen. Tanami cepat-cepat karena kita tidak tahu situasi, perubahan iklim dan lain-lain," imbuhnya.

2. Siapkan Sumber Makanan Alternatif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, saat dunia menghadapi ancaman krisis pangan, perlu ada rencana memanfaatkan alternatif bahan pangan.

"Banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, alternatif-alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras karena kita memiliki beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga sebetulnya tanaman lama kita, yang ketiga adalah sorgum," katanya.

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan pemerintah daerah untuk memastikan luasan lahan yang dapat digunakan untuk menanam sorgum. Sehingga tidak bergantung pada bahan pangan lainnya.

"Karena di sini juga sudah dicoba jagung kurang berhasil, coba sorgum sangat berhasil karena memang sebelumnya sorgum itu sudah bertumbuh baik dan ditanam oleh para petani kita di Sumba Timur dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

3. Amankan Suplai, Diversifikasi, dan Efisiensi

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia tengah berkonsentrasi terhadap ketersediaan pangan dalam negeri, mengingat terdapat 24 negara yang melarang ekspor komoditas pangan, meskipun tujuh di antaranya telah melakukan relaksasi.

Menko Airlangga memaparkan terdapat tiga kunci yang akan dilancarkan pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan, yakni mengamankan suplai, diversifikasi pangan, dan melakukan efisiensi.

"Sudah 24 negara melarang ekspor. Namun, tujuh sudah melakukan relaksasi lagi. Sehingga, dari itu ada 17 negara, dan yang dilarang itu mulai dari gandum, ayam, dan produk hortikultura lain, termasuk pupuk. Jadi, ini kita harus betul-betul berkonsentrasi terhadap ketersediaan pangan dalam negeri," kata Menko Airlangga.

Menko menyampaikan satu sektor pangan yang perlu digenjot dan ditingkatkan adalah produksi hasil pertanian dan kelautan, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor protein.

"Nah, ini harus kita dorong, budi daya ini harus didorong untuk menggantikan yang tangkap, semua protein baik itu dari ikan dan udang. Badan pangan harus mempromosikan agar orang Indonesia tidak tergantung pada daging impor," tukas Menko Airlangga.