Membandingkan Kondisi Keuangan 2 BUMN Pengelola Bandara

Merdeka.com - Indonesia saat ini mempunyai dua perusahaan BUMN mengelola bandara, yaitu Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Angkasa Pura 1 khusus mengelola bandara Indonesia bagian timur. Sedangkan Angkasa Pura II mengelola bandara Indonesia bagian barat.

Namun demikian, kondisi keuangan perusahaan sangat berbeda. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin menyebut bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Dia pun membeberkan alasan perusahaan yang dipimpinnya memiliki keuangan yang baik. Sebagai contoh, beberapa faktor yang membuat Angkasa Pura II mengalami kondisi keuangan baik dengan adanya komposisi utang yang masih bisa dikendalikan.

"Masalah kondisi keuangan kami cukup beruntung komposisi utang masih kami bisa manage, jadi beberapa pembangunan bandara, terminal baru, runway, atau kapasitas bandara rata-rata sudah selesai sebelum pandemi. Sebagian Proyek strategis sudah selesai," katanya usai Konferensi Pers di Jakarta, Senin (13/12/)

Kemudian, telah terjadi peningkatan rasio pemulihan penumpang yang mencapai 68-70 persen jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi pada 2019 lalu.

"Sekarang gini, komposisi dalam situasi normal soetta 74-78 domestik lalu 22-24 internasional. Dampaknya memang internasional border ditutup. Tapi kan 74-78 persen ini kan domestik. Padahal sekarang recovery rate sudah 70 persen. Berarti kan kita sudah akan, mudah-mudahan situasinya bisa kita pertahankan bagus, menembus ke batas 74-78 persen tidak lama lagi," terangnya.

Trafik domestik yang tinggi ini yang dikatakan Awaluddin berbeda dengan bandara yang dikelola oleh AP I. "Faktanya kita kuat di domestik. ini yang mungkin membantu, bebeda dengan Denpasar (bandara I Gusti Ngurah Rai dikelola AP I) yang memang secara rasio terbalik domestik dan internasional," kata dia.

Selain itu, pihaknya mengaku melakukan upaya cost leadership secara maksimal dengan memotong pembiayaan yang dinilai tidak penting dan tidak mendesak.

"Kedua, cash management restrukturisasi dan konsep pendanaan yang lebih efektif dengan obligasi dan tenor lebih panjang. Dengan supplier kami lakukan supplier financing supaya proses lebih simple dan bunga yang menarik," katanya

"Kami juga melakukan capex cut sampai 91 persen pada saat pandemi realisasi Rp 712 miliar pada 2020. Kami lanjutkan ke tahun ini. kami tidak mengarah ke investment mode kami tunda. Mungkin baru 2023 2024 kami lakukan penyesuaian investasi baru," imbuhnya.

Kondisi Angkasa Pura I

Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi menuturkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan kepada kreditor dan investor senilai Rp28 triliun.

"Kalau utangnya itu Rp28 triliun, itu ke pihak kreditor dan investor. Ada tambahan sekitar Rp4,7 triliun, itu kewajiban terhadap karyawan, kewajiban terhadap vendor yang potentially akan ada. Tapi sekarang ini baru Rp28 triliun," terangnya usai konferensi pers, Senin (13/12).

Faik menyebut dengan penyelesaian sejumlah bandara yang bersumber dari pendanaan eksternal memunculkan beban keuangan tambahan. Yakni, dalam bentuk bunga sekitar Rp683 miliar, naik dari Rp852 miliar jadi Rp1,54 triliun. "Dengan kondisi tersebut, kami memproyeksikan laba rugi kita di 2021 ini mungkin masih akan minus Rp 3,24 triliun, dengan EBITDA minus Rp 209 miliar," katanya.

Dia menyebutkan, total pendapatan AP I sebelum pandemi Covid-19 tercatat Rp8,93 triliun. Lalu terjun bebas selama pandemi yang tercatat hanya Rp3,2 triliun. "Kita bisa bayangkan, kalau tidak melakukan apa-apa dampaknya akan sangat signifikan," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (8/12).

"Saya perlu tambahkan di sini, utang AP I tersebut tak kemana-mana tapi lari ke aset di AP I yang meningkat signifikan, di tahun 2017 nilai aset AP I sebesar Rp 24,7 triliun, di 2022 ini aset AP I meningkat sangat signifikan jadi Rp 47,3 triliun," katanya.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Angkasa Pura I Mohammad Arifin Firdaus mengatakan, salah satu upaya penyehatan perusahaan adalah dengan mengoptimalkan kewajiban dari perusahaan. Langkah ini diambil untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 yang berimbas pada kesehatan keuangan AP I.

"Pada perjalanannya dalam cost leadership (AP I) melakukan penundaan pembayaran tunjangan dan termasuk penundaan pembayaran gaji," katanya dalam konferensi pers, Rabu (8/12).

Arifin menilai langkah ini memiliki dampak yang cukup baik bagi perusahaan. Sebagai contoh, ketika ada pembatasan kegiatan karyawan sebesar 25 persen saat pandemi, ini dinilai mampu meringankan beban perusahaan.

"Sehingga aktivitas yang membutuhkan biaya transport itu jadi berkurang dan karenanya kita sepakat dengan manajemen akan ada mekanisme penundaan gaji," tutupnya.

Reporter: Arief Rahman HakimSumber: Liputan6.com