Follow
Kuartal I-2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.445,07 Triliun
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga kuartal I-2021 berada di angka Rp6.445,07 triliun. Posisi utang ini setara dengan 41,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dikutip dari Buku APBN Kita edisi April 2021, utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 86,63 persen dan pinjaman sebesar 13,37 persen.
Secara rinci, utang dari SBN tercatat Rp5.583,16 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp4.311,57 triliun dan valas Rp1.271,59 triliun.
Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat Rp861,91 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp12,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp849,38 triliun.
Adapun utang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp323,14 triliun, pinjaman multilateral Rp482,02 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp44,23 triliun.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca Selengkapnya
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca Selengkapnya
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca Selengkapnya
Utang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca Selengkapnya
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca Selengkapnya
Perhitungan asumsi dolar dalam perhitungan biaya Bulog menggunakan asumsi dasar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya