KTT G20 Dipastikan Tetap Berjalan Meski RI Diserang Omicron, ini Strategi Pemerintah

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah Indonesia siap menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di tengah puncak gelombang Covid-19 varian Omicron. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama di acara Finance Track KTT G20 di yang dihadiri Gubernur Bank Rakyat China, Yi Gang.

"Meskipun kita sekarang menghadapi varian baru Covid-19. Terutama Omicron, Indonesia siap menyambut (KTT G20)," tegasnya, Rabu (16/2).

Bendahara negara ini menyampaikan, pemerintah bersama stakeholders terkait telah mempunyai sejumlah strategi untuk menyukseskan pergelaran KTT G20. Antara lain menerapkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh rangkaian perhelatan ajang bergengsi tersebut.

"Anda semua di bawah Kesehatan yang sangat ketat," terangnya.

Menurutnya, saat ini, protokol kesehatan masih menjadi senjata ampuh untuk mengurangi risiko tertular Covid-19. Untuk itu, dia menekankan kerja sama seluruh pihak dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

"Apalagi Covid-19 masih menjadi peristiwa terpenting bagi dunia yang berdampak besar bagi sosial, ekonomi, dan khususnya di sisi keuangan," tutupnya.

Pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, di Roma.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. Sehingga, Indonesia menjadi negara kelima di benua Asia yang dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan akbar tersebut.

"Karena dari basket Asia, baru 4 negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20," bebernya dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Dia memperkirakan penyelenggaraan Presidensi G20 itu akan melahirkan sederet dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Adapun beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 Triliun, pelibatan UMKM, dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.

"Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali," ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi. Antara lain Undang-Undang Cipta Kerja -hingga Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

"Ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional," tandasnya.