Komisi V usul Kementerian BUMN dibubarkan
Merdeka.com - Beberapa anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan untuk mengkaji ulang keberadaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu usul ialah membubarkan kementerian pimpinan Dahlan Iskan tersebut.
Wacana ini muncul saat Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin, menilai selama ini saat perusahaan pelat merah seperti PT Garuda Indonesia atau Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki masalah, Komisi V atau Kementerian Perhubungan yang selalu menjadi incaran. Padahal menurutnya, persoalan awalnya muncul dari pihak manajemen yang berada di bawah Kementerian BUMN.
"Kalau ada masalah transportasi, pasti larinya ke komisi V karena regulasinya di sini. Seperti kecelakaan kereta api persoalannya ada di sini, masalah pelayanan penerbangan ada di sini. Tapi kementerian BUMN, itu mengikat direksinya," tutur Muhidin di Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).
Muhidin menegaskan Kementerian BUMN saat ini mempunyai kuasa penuh untuk menunjuk atau memberhentikan direksi BUMN. Namun ketika direksi BUMN kurang baik mengelola perusahaan pelat merah, kemudian terjadi persoalan operasional seperti kecelakaan dan sebagainya, Kementerian BUMN tidak terkena imbasnya.
Sehingga dia mengusulkan, di setiap kementerian teknis ada divisi yang mengurusi BUMN bukan lagi berada di bawah satu kementerian seperti ini. "Paling keberadaan menteri harus dirubah atau pantas atau di kementerian teknis ada pengelolaan badan usaha. Coba dilihat diseluruh dunia, gak ada kementerian BUMN," ucapnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi V DPR yang lainnya, Yoseph Umar Hadi juga mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan. "Kementerian BUMN pantas dibubarkan, AP II kalau bicara keselamatan mereka takut ke BUMN padahal di sana urus manajemen. Padahal urusan keselamatan di Kemenhub. Kalau pembahasan UU negara, itu dihapus saja (Kementerian BUMN)," tuturnya.
Yoseph menilai khusus kasus safety pada pengelolaan dan manajemen bandara di Indonesia, PT Angkasa Pura lebih takut ke Menteri BUMN Dahlan Iskan daripada lembaga yang benar-benar mengurusi masalah safety kebandarudaraan yaitu Kementerian Perhubungan.
"Di sini ada Pak Emir (Dirut Garuda) sama Pak Rudy (Dirut Merpati), keduanya teman saya. Tanya hati anda terdalam, lebih takut dengan Menteri BUMN atau Kementerian Perhubungan," tanya Yoseph yang hanya dijawab senyum oleh Rudy dan Emir.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaWarga sekitar gudang amunisi terlihat bergiliran masuk terbatas untuk mengambil barang berharga mereka dari rumah.
Baca Selengkapnya