Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi V usul Kementerian BUMN dibubarkan

Komisi V usul Kementerian BUMN dibubarkan Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Beberapa anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan untuk mengkaji ulang keberadaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu usul ialah membubarkan kementerian pimpinan Dahlan Iskan tersebut.

Wacana ini muncul saat Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhidin, menilai selama ini saat perusahaan pelat merah seperti PT Garuda Indonesia atau Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki masalah, Komisi V atau Kementerian Perhubungan yang selalu menjadi incaran. Padahal menurutnya, persoalan awalnya muncul dari pihak manajemen yang berada di bawah Kementerian BUMN.

"Kalau ada masalah transportasi, pasti larinya ke komisi V karena regulasinya di sini. Seperti kecelakaan kereta api persoalannya ada di sini, masalah pelayanan penerbangan ada di sini. Tapi kementerian BUMN, itu mengikat direksinya," tutur Muhidin di Komisi V DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).

Muhidin menegaskan Kementerian BUMN saat ini mempunyai kuasa penuh untuk menunjuk atau memberhentikan direksi BUMN. Namun ketika direksi BUMN kurang baik mengelola perusahaan pelat merah, kemudian terjadi persoalan operasional seperti kecelakaan dan sebagainya, Kementerian BUMN tidak terkena imbasnya.

Sehingga dia mengusulkan, di setiap kementerian teknis ada divisi yang mengurusi BUMN bukan lagi berada di bawah satu kementerian seperti ini. "Paling keberadaan menteri harus dirubah atau pantas atau di kementerian teknis ada pengelolaan badan usaha. Coba dilihat diseluruh dunia, gak ada kementerian BUMN," ucapnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi V DPR yang lainnya, Yoseph Umar Hadi juga mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan. "Kementerian BUMN pantas dibubarkan, AP II kalau bicara keselamatan mereka takut ke BUMN padahal di sana urus manajemen. Padahal urusan keselamatan di Kemenhub. Kalau pembahasan UU negara, itu dihapus saja (Kementerian BUMN)," tuturnya.

Yoseph menilai khusus kasus safety pada pengelolaan dan manajemen bandara di Indonesia, PT Angkasa Pura lebih takut ke Menteri BUMN Dahlan Iskan daripada lembaga yang benar-benar mengurusi masalah safety kebandarudaraan yaitu Kementerian Perhubungan.

"Di sini ada Pak Emir (Dirut Garuda) sama Pak Rudy (Dirut Merpati), keduanya teman saya. Tanya hati anda terdalam, lebih takut dengan Menteri BUMN atau Kementerian Perhubungan," tanya Yoseph yang hanya dijawab senyum oleh Rudy dan Emir.

(mdk/bmo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya
Warga Berbondong-bondong Amankan Barang Berharga Usai Rumah Terdampak Ledakan Gudang Amunisi Milik Kodam Jaya
Warga Berbondong-bondong Amankan Barang Berharga Usai Rumah Terdampak Ledakan Gudang Amunisi Milik Kodam Jaya

Warga sekitar gudang amunisi terlihat bergiliran masuk terbatas untuk mengambil barang berharga mereka dari rumah.

Baca Selengkapnya