Kenaikan TDL hambat pertumbuhan industri

Merdeka.com - Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki, menilai pencabutan subsidi listrik untuk industri golongan I3 dan I4 sebetulnya suatu hal yang positif. Namun, perlu diperhatikan pengaruhnya pada tren perkembangan industrialisasi yang tengah terjadi saat ini.

"Kalau mau dilepas ya dilepas saja, cuma kita harus melihat lagi argumentasinya. Ini kan ada tren industrialisasi. Kalau dianggap tidak masalah struktur biayanya, margin masih ada, ya dilepas aja," ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (9/2).

Menurut Yanuar, pemerintah harus memberikan kejelasan insentif kepada pengusaha. Ini untuk mencegah hengkangnya para investor yang akan masuk ke Indonesia.

"Sebenarnya kita harus mendefinisikan apa yang harus diberi stimulus, insentif dan disinsentif. Persoalannya kita ini kan tidak menjelaskan insentifnya di mana, misalnya deviden pajak kita kasih insentif. Itu kan gak nyambung kenapa gak berikan ke industri," kata Yanuar.

Pilihan lain selain menaikkan TDL, lanjutnya, ialah pemerintah bisa menaikkan besaran pajak. Dampak kenaikan pajak ini dinilai tidak terlalu signifikan dibanding kenaikan tarif listrik.

"Saya tidak mengatakan setuju atau tidak, tapi apakah kalau itu dikerjakan, struktur industri manufaktur semakin decline atau enggak. Pemerintah juga bisa melakukan itu dengan uang labanya naik, PPh atau PPN nya naik. Kan itu saja yang dihitung," jelas Yanuar.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan tarif listrik untuk pelanggan industri tak akan sesuai rencana penghematan awal. Dari potensi penghematan APBN hingga Rp 11 triliun, realisasinya paling tinggi cuma Rp 8 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Askolani beralasan, penurunan penghematan itu karena pelaksanaan kenaikan tarif listrik mundur. Bendahara negara awalnya berharap tarif pelanggan kategori I3 dan I4 berlangsung bulan lalu.

"Asumsi naik Januari (penghematan) Rp 11 triliun. Tapi setelah dibahas di Komisi VII dengan Kementerian ESDM, tampaknya tidak bisa sejak Januari. Disepakati dilakukan mulai Mei dan bertahap," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Selepas dibahas bersama parlemen Januari lalu, tarif dasar listrik golongan pelanggan I3 dinaikkan 38,9 persen, sementara I4 melonjak hingga 69,7 persen. Kenaikan tarif berlangsung sejak Mei hingga Desember mendatang.

Karena berbeda dari perhitungan awal, Askolani bersiap memantau data riil penghematan. Hal itu agar Kemenkeu siap jika ditanya DPR soal berkurangnya potensi penghematan subsidi energi itu. Perubahan ini bisa mempengaruhi APBN secara keseluruhan.

"Ini ada selisih Rp 3 triliun. Akan kita perhitungkan dalam APBN-P kalau perubahan asumsi signifikan, kedua perubahan kebijakan, baik kebijakan sisi APBN, pendapatan atau belanja, atau kebijakan defisit," tuturnya.