Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu Serahkan 88 Aset Negara untuk Dikelola LMAN

Kemenkeu Serahkan 88 Aset Negara untuk Dikelola LMAN Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata. ©2019 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan serah terima 88 aset kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Dengan adanya serah terima 88 aset, Ditjen Kekayaan Negara menunjukkan bentuk kepercayaan kepada LMAN dalam meningkatkan nilai tambah atas aset yang dikelola.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyebutkan pemerintah harus melibatkan dunia usaha dalam mengelola aset. "Pengelolaan aset negara harus melibatkan dunia usaha. Sektor properti harus terlibat dan mencari cara untuk mengelola aset negara," kata dia saat acara seminar bertemakan 'Property Outlook 2020: Manajemen Properti Berbasis Teknologi', di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (18/12).

Oleh karenanya, dia meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung pengelolaan aset negara, yang melibatkan dunia usaha agar pengelolaannya dilaksanakan dengan profesional.

Selain itu, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT SMI menjadi sebuah peluang bagi LMAN untuk berkontribusi lebih baik melalui pelayanan advisori optimalisasi aset negara dan aset daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara, Rahayu Puspasari mengatakan urgensi pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan paradigma yang berbeda.

"Dalam hal ini seluruh pelaku industri properti termasuk LMAN harus adaptif terhadap perubahan zaman yaitu teknologi. Kegiatan ini juga mempertemukan regulator dan pelaku pasar industri khususnya properti teknologi, di mana diharapkan terdapat pemahaman dari kedua belah pihak akan kepentingan dan kebutuhan masing-masing jika ingin berkolaborasi memanfaatkan aset Negara dengan memanfaatkan Prop Tech," ujarnya.

Menteri Sri Mulyani Beberkan Beda Pengelolaan Aset Negara Dulu dan Sekarang

Menteri Sri Mulyani mengatakan pengelolaan aset negara saat ini berbeda dengan sebelumnya. Di mana sebelumnya aset hanya dicatatkan dan dibukukan dalam pembukuan negara.

Di masa sekarang, aset tersebut sudah dikelola untuk turut mendongkrak penerimaan negara. "LMAN adalah institusi yang masih muda. Oleh karena itu, dalam pengelolaan negara, ujian bagaimana mengelola aset akan berbeda dibanding sebelumnya. Ke depan, seperti yang saya sampaikan kita memang harus memiliki mindset yang berbeda mengelola aset," jelasnya.

"Dalam konteks ini lahirnya LMAN tidak lepas dari kultur perubahan pemerintah mengelola aset. Kalau dulu hanya dievaluasi, dipertanggungjawabkan sekarang dituntut memanfaatkan sesuai dengan the best dan highest use. Ini cara berpikir berbeda," tambahnya.

Untuk itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut berharap LMAN terus dapat meningkatkan kinerjanya dalam mencatat dan mengelola aset kekayaan negara. Hal tersebut harus terus dilakukan agar Indonesia dapat setara dengan negara maju.

"Di dalam konteks ini, saya ingin menularkan suatu revolusi cara berpikir mengelola aset di Republik Indonesia. Saya berkali-kali menyampaikan di Kemenkeu. Bedanya negara maju dan non maju dari income per kapita. Di low income itu, masyarakatnya kerja terus menerus tapi penghasilannya sedikit. Di negara high income aset yang kerja, masyarakatnya main golf dan bahkan ongkang ongkang kaki," jelasnya.

Reporter Magang: Nurul Fajriyah

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan

Kemnaker Terima 1.475 Laporan Terkait THR yang Melibatkan 930 Perusahaan

Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya

Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya

Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.

Baca Selengkapnya
Sempat Diremehkan Calon Ibu Mertua Lantaran Dulunya Santri, Perempuan Ini Buktikan Diri Jadi Abdi Negara

Sempat Diremehkan Calon Ibu Mertua Lantaran Dulunya Santri, Perempuan Ini Buktikan Diri Jadi Abdi Negara

Perempuan ini membagikan kisah pahit asmaranya di masa lalu yang diremehkan ibu dari kekasihnya.

Baca Selengkapnya
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Baca Selengkapnya
Lansia di Jaktim Ditangkap Karena Cabuli Tiga Bocah, Pelaku Lulusan S2 Magister Manajemen

Lansia di Jaktim Ditangkap Karena Cabuli Tiga Bocah, Pelaku Lulusan S2 Magister Manajemen

Seorang lansia S (61) terancam dibui karena mencabuli 3 bocah di bawah umur.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Catat Aset Keuangan Syariah di Indonesia Tembus Rp2.452 Triliun

Kemenkeu Catat Aset Keuangan Syariah di Indonesia Tembus Rp2.452 Triliun

Kemenkeu Catat Aset Keuangan Syariah di Indonesia Tembus Rp2.452 triliun

Baca Selengkapnya
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya