Kemenhub catat 8 maskapai serahkan laporan keuangan 2014
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan mencatat baru delapan maskapai penerbangan berjadwal menyampaikan laporan keuangan audit 2014. Padahal, setiap maskapai penerbangan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat akhir April
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo mengatakan setiap badan usaha angkutan udara niaga harus menyerahkan kinerja keuangan setelah diaudit baik laporan rugi laba dan arus kas.
"Setiap tahun paling lambat akhir april tahun berikutnya kepada menteri (perhubungan)," ujarnya di Kemenhub, Jakarta, Selasa (5/5).
Menurut dia, penyampaian laporan keuangan maskapai penerbangan berjadwal atau tidak berjadwal baru dilakukan pertama kali oleh Kemenhub.
"Dalam rangka pengaturan pengendalian pemerintah untuk mewujudkan badan usaha angkutan udara yang sehat dan pelayanan yang berkesinambungan dan keselamatan dan keamanan," jelas dia.
Adapun delapan maskapai dimaksud antara lain, PT Garuda Indonesia, PT Travel Express Aviation Service, PT Citilink Indonesia, PT Transnusa Aviation Mandiri. Kemudian, PT Aviastar Mandiri, PT Kalstar Aviation, PT Asi Pudjiastuti Aviation, dan PT Jatayu Gelang Sejahtera.
Sebanyak 11 maskapai penerbangan masih dalam proses audit. Antara lain, PT Tri Mg Intra Asia Airlines, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Trigana Air Service, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi, PT Batik Air Indonesia, PT My Indo Airlines, PT Cardig Air, PT Indonesia Air Asia dan PT Indonesia Air Asia X.
"11 maskapai penerbangan berjadwal tersebut masih dalam proses audit, kami berikan waktu sampai selesai pada 30 Juni 2015," ungkapnya.
Namun sayangnya, Suprasetyo enggan menyebutkan kondisi keuangan maskapai-maskapai tersebut.
"Sehat atau tidak kami yang tahu, pasti ada yg rugi."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaBatas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.
Baca SelengkapnyaIa kebanjiran pesanan berbagai alat peraga kampanye untuk Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaTotal pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi karyawannya.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaAkibat penembakan tersebut, satu orang penumpang yang mengalami luka ringan.
Baca SelengkapnyaSudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca Selengkapnya