Kadin minta Jokowi cabut aturan pelarangan ekspor tambang

Merdeka.com - Ketua Komite Tetap Mineral Kadin, Poltak Sitanggang terlihat kesal dengan implementasi UU No 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Menurut Poltak, dalam aturan tersebut tidak ada larangan melakukan ekspor mineral mentah tapi hanya pengendalian.

Menurut Poltak, penyetopan ekspor mineral mentah saat ini hanyalah kebijakan oknum tertentu yang dinilai menyusahkan pengusaha tambang.

"Yang melarang itu adalah kebijakan yang dibuat oleh oknum tertentu dengan mengatasnamakan hilirisasi sehingga terjadilah pelarangan seperti sekarang," ucap Poltak di Kantor Kadin, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/8).

Menurut Poltak, inkonsistensi pemerintah seperti ini membuat kekayaan alam Indonesia tidak mampu memberikan kontribusi pada perekonomian. Poltak berharap pemerintahan Jokowi-Jk mendatang bisa melihat dan menafsirkan UU tersebut secara jelas.

"Pemerintah yang akan datang kita harapkan mampu mengeksekusi. Jadi menteri yang membidangi ini bukan hanya mampu membuat UU, tapi juga mampu mengeksekusi sehingga oil and gas kita, mineral kita, dan kekayaan alam kita berkontribusi langsung terhadap APBN, devisa, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Poltak bahkan menyebut, jika kekayaan alam dimanfaatkan sesuai UUD 1945 maka Indonesia juga tidak akan ribut-ribut lagi masalah besarnya subsidi BBM. "Sehingga kita tidak punya masalah lagi ke depan dengan wacana-wacana kenaikan BBM," tuturnya.

Poltak meminta Jokowi-Jk untuk mencontoh Malaysia dan Jepang dalam mengelola hasil tambang. Kedua negara tersebut tidak pernah melarang ekspor mentah hanya mengendalikan melalui trading house.

"Kita minta mengubah peraturannya, meningkatkan pengawasan, membuat salah satu yang konkret, jadi industri tambang ini untuk melakukan pengontrolannya tidak bisa langsung mengekspor atau menjual ke pembelinya. Tapi harus melalui trading house seperti di Jepang dan Malaysia," ucap Poltak.

Poltak menyebut, Malaysia telah berhasil mendirikan trading house khusus di kelapa sawit. Malaysia punya trading house CPO, namun ironinya kebun mereka berada di Indonesia.

"Sehingga index CPO itu Ringgit, kenapa bukan rupiah. Ini ironi. Untuk kekayaan alam ini kita harapkan pemerintah baru untuk mampu mengeksekusi dan mampu membuat aturan yang pro rakyat, bukan pro yang lain," tegasnya.

Poltak meyakini perbaikan dalam pengelolaan hasil alam ini akan diselesaikan Jokowi dalam 100 hari kerja. Poltak meyakini Jokowi-JK mempunyai keinginan agar kekayaan alam memberikan kontribusi lebih kepada negara dan tidak harus berhenti ekspor seperti sekarang.

"Kalau memang ada kemauan, ada willingness dalam meningkatkan tata kelola ini kita ajak duduk bersama, bagaimana industri ini mampu berkontribusi langsung. Itu yang saya katakan tadi, tanpa harus mengeksploitasi besar-besaran, tapi menata kembali tata kelola tambang ini sehingga berkontribusi langsung terhadap devisa kita," tutupnya.