Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hingga 2 September, Penyaluran Anggaran PEN Capai Rp 190,5 Triliun

Hingga 2 September, Penyaluran Anggaran PEN Capai Rp 190,5 Triliun Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin. ©2020 Humas BNPB

Merdeka.com - Pemerintah terus mendorong percepatan penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir tahun 2020. Hingga Rabu (2/9), penyerapan anggaran PEN mencapai Rp 190,5 triliun dari total dana PEN sebesar Rp 695,2 triliun.

Ketua Satgas PEN sekaligus Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, dalam seminggu terakhir penyerapan anggaran PEN mencapai Rp 22,5 triliun.

"Dari Rp 480-an (triliun) itu sekitar hampir Rp 200 triliun sudah disalurkan. Progresnya makin bagus. Dalam seminggu terakhir sudah Rp 22,5 triliun kita salurkan," ujar Budi dalam tayangan virtual, Jumat (4/9).

Dia mengakui, dulu penyaluran anggaran ini masih lambat, namun semakin hari perkembangannya semakin baik dan cepat. "Jadi kalau ada (sisa) 4 bulan lagi, harusnya kita bisa kejar sisanya, sehingga total pencapaiannya bisa ke angka Rp 400-an (triliun)," ujarnya.

Menurut data Satgas PEN, penyaluran anggaran perlindungan sosial sudah mencapai 55,68 persen atau sekitar Rp 114,11 triliun, lalu bantuan UMKM mencapai 47,41 persen atau 58,53 triliun, anggaran sektoral sebesar 16,84 persen atau Rp 17,86 triliun dan pembiayaan korporasi masih 0.

Adapun percepatan penyerapan anggaran PEN dilakukan tidak hanya untuk memberi perlindungan sosial, bantuan usaha kecil atau pembiayaan sektoral dan korporasi saja, namun agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak negatif lagi di kuartal III. Sebagaimana diketahui, ekonomi Indonesia minus 5,32 persen di kuartal II 2020.

"Karena Pak Presiden mengharapkan di kuartal III kita GDP (Gross Domestic Product) bisa flat, tidak negatif. Tugas kami mempercepat penyerapan anggaran dan dipastikan bahwa di kuartal III tidak negatif," kata Budi.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Panen Bergeser, Mendag Tak Bisa Pastikan Harga Beras Turun Dalam Waktu Dekat
Panen Bergeser, Mendag Tak Bisa Pastikan Harga Beras Turun Dalam Waktu Dekat

Pemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga beras.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara
Hati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara

Perusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya