Freeport dan Newmont tak diberi izin ekspor konsentrat
Merdeka.com - Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM R Sukhyar menegaskan, pihaknya tidak memberikan rekomendasi izin ekspor bagi dua perusahaan tambang yang berafiliasi ke Amerika Serikat yakni Freeport dan Newmont.
Alasan utamanya, dua perusahaan tersebut belum menunjukkan keseriusan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
"Belum ada. Dia harus benar-benar menunjukkan keseriusan melakukan pemurnian di dalam negeri," ujar Sukhyar di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1).
Apa yang telah dilakukan Freeport dan Newmont, seperti pengolahan sampai kadar 30 persen di PT Smelting sekaligus menjalin kontrak kerja sama dengan perusahaan pengolahan, sebagai bentuk komitmen terhadap UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Menurut dia, harus ada bukti nyata berupa hasil pengolahan dan pemurnian.
"MoU belum cukup. Kita belum lihat keseriusannya. Dokumen kerjasamanya belum dia tunjukkan, hasilnya juga belum ada," terang dia.
Lebih lanjut, Sukhyar menerangkan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Freeport dan Newmont untuk mendapatkan rekomendasi izin ekspor dari ESDM. Syarat tersebut adalah melaporkan cadangan yang dimiliki.
"Kedua, dia harus melaporkan teknologi apa yang dipakai karena butuh optimalisasi yang diambil. Kemudian kapasitas produksi," ungkap dia.
Syarat lainnya, kedua perusahaan itu juga harus melaporkan negara tujuan ekspor. "Terakhir, kalau dia melakukan pengolahan dan pemurnian tidak sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, maka dia harus menunjukkan MoUnya kepada pemerintah," tegasnya.
Sebelumnya, Bos perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan Copper and Gold, Richard C. Adkerson mengakui, Freeport belum mengantongi izin ekspor barang hasil pertambangan sebelum bisa membangun smelter. Jika tetap ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat, konsekuensinya dikenakan bea keluar yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.
Baca juga: Menkeu tak ungkap lobi Freeport minta keringanan bea keluar Usai temui Menkeu, bos Freeport McMoran bungkam Jero Wacik: Tak mau bangun smelter, miskin amat Bos Freeport curhat butuh Rp 24 triliun untuk bangun smelter Meski jam kerja usai, Chatib tetap terima kunjungan bos Freeport
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaTemui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen
Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaIndonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penampakan Salju Abadi di Tambang Emas Freeport Papua, Akses Jalannya Bikin Geleng-geleng
Begini penampakan salju abadi di Tambang Grasberg Freeport yang memanjakan mata.
Baca SelengkapnyaDiapit Pegunungan, Begini Potret Kamar Karyawan PT Freeport Bikin Nyaman
Intip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY
Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Baca SelengkapnyaTak Disangka, Daerah di Indonesia Ini Simpan Harta Karun 5 Miliar Barel Minyak Bumi
Menurut kajian geoseismik yang dilakukan pada rentang 2019-2020, Buton menyimpan potensi harta karun minyak hingga mencapai 5 miliar barel.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca SelengkapnyaPertamina Temukan Sumber Minyak Baru di Tambun-Bekasi
Penemuan sumber migas baru di Tambun, Bekasi ditajak pada 18 Agustus 2023 lalu.
Baca Selengkapnya