Eksplorasi terus melambat, perizinan harus serius dipangkas

Merdeka.com - Data realisasi investasi di bidang hulu bisnis minyak dan gas sepanjang Januari-Juni 2014 menunjukkan perlambatan pada sisi eksplorasi sumur baru. Bila keadaan ini terus terjadi, maka lifting minyak nasional akan berkurang drastis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Johannes Widjonarko menyatakan, dari realisasi sebesar USD 12,3 miliar hingga Juni lalu, cuma 8 persen yang berupa upaya eksplorasi dari perusahaan migas.

"Dari data ini terlihat bahwa investasi di bidang eksplorasi sangat menurun," ujarnya dalam konferensi pers di Wisma Mulia, Jakarta, Senin (18/8).

Hal ini berbanding terbalik dengan misalnya arus modal di sektor produksi yang mencapai 64 persen dari total realisasi investasi, atau 23 persen untuk pengembangan sumur minyak yang sudah ada dalam periode yang sama.

Padahal, penemuan sumur migas baru akan sangat membantu agar lifting nasional tidak terus anjlok. Laju penurunan produksi migas di dunia reratanya 20 persen. Sedangkan SKK Migas sampai tahun lalu berhasil menghambat penurunan produksi  nasional hanya 8,25 persen. Itupun sudah berdampak, dengan lifting pada 2014 hanya mencapai 818.000 barel per hari.

"Tetap saja kita harus menemukan sumur-sumur lain," kata Widjonarko.

Berangkat dari kondisi itu, SKK Migas menyayangkan gagalnya proses pemangkasan izin di sektor hulu. Padahal masalah utama produksi minyak nasional berada di perizinan eksplorasi yang rumit, mencapai ratusan jenis.

"Untuk jangka panjang kegiatan eksplorasi yang akan kita genjot bisa terhambat. Perizinan itu kan banyak pihak, dan masalahnya terutama di eksplorasi, kalau produksi sudah tidak ada masalah," tandasnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, dengan masa kerja pemerintah kurang dari 100 hari, upaya mendudukkan pelbagai lembaga terkait pemangkasan izin hulu migas nyaris mustahil.

"Saya lihat momentumnya sudah agak hilang (untuk pemangkasan izin migas)," kata Mahendra selepas Rapat Kerja Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia di Manado, Sulawesi Utara, pekan lalu.

Alhasil janji pemangkasan izin usaha eksplorasi migas di akhir masa kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak tercapai. Realisasi kebijakan strategis itu dilimpahkan kepada presiden baru.

Beberapa bulan lalu Wakil Presiden Boediono sudah menginstruksikan semua lembaga duduk bersama untuk memangkas perizinan itu. Minimal sesuai target Kementerian ESDM menjadi 69 jenis perizinan saja. Target ini seharusnya tercapai Oktober mendatang.

"Dalam 5 bulan ke depan kementerian diharapkan tingkatkan koordinasi untuk minimalisir kendala baik pemerintah pusat dan daerah," kata Boediono dalam sambutannya di acara pembukaan IPA Convention and Exhibition di Jakarta, Rabu (21/5).

SKK Migas menyatakan terdapat 286 proses perizinan rumit, harus dilalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebelum dapat mengebor sumur minyak. Salah satu yang bikin rumit, karena Pemda setempat juga meminta perusahaan mengurus banyak perizinan.