Ekonomi kerakyatan versi Prabowo-Hatta Rajasa

Merdeka.com - Pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa juga sudah menyerahkan dokumen visi-misi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam dokumen tersebut, Prabowo-Hatta menuangkan pemikirannya mengenai pembangunan ekonomi yang diklaim berbasis kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan versi Prabowo-Hatta diwujudkan dengan memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah. 

Perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya diminta memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya. 

Kredit untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan harus diperbesar porsinya. Penguatan peran dari lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil. 

Negara juga harus punya peran dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Salah satunya melalui alokasi anggaran dari APBN untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan pasar tradisional.

Pasangan ini juga menjanjikan dana Rp 1 miliar per desa atau kelurahan. Selama lima tahun, total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun bagi 75.244 desa/kelurahan. Dana ini digunakan untuk program pembangunan pedesaan dan membangun infrastruktur.

Selain itu, reforma agraria juga menjadi prioritas untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, peningkatan akses dan penguasaan lahan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.