DPR minta OJK usul UU JPSK dan siapkan draf revisi UU Perbankan

Merdeka.com - Komisi XI DPR menantang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) benar-benar menyiapkan sejumlah aturan tentang protokol menghadapi krisis keuangan hingga pembenahan sektor terkait keuangan di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun menyatakan permasalahan bailout Bank Century muncul karena tak jelasnya protokol krisis saat itu. Karenanya, ke depan, OJK wajib menyusunnya, beserta aturan-aturan lainnya.

"Kami meminta kepada ketua komisioner OJK agar berani mengajukan sebuah usulan mengenai Undang-Undang JPSK. Mari kita susun mumpung masih di awal kerja. Undang-undang JPSK ini akan menjadi pintu masuk kita. Mari kita bahas bersama," kata Misbakhun, Selasa (25/11).

Termasuk di dalam itu, kata dia, OJK harus menyiapkan draf UU Pokok Perbankan yang baru. Sebab UU yang saat ini ada sudah dinilai tidak memadai dan terlalu liberal. Kata Misbakhun, UU Pokok Perbankan harus dikembalikan ke semangat Ekonomi Konstitusional.

"Liberalisasi harus kita tahan dengan menguatkan kepentingan nasional, itu yang harus menjadi pilihan kita ke depan," ujarnya.

Ketiga, terkait protokol untuk usaha asuransi dan bursa saham, Komisi XI DPR meminta agar OJK menyiapkan UU Pasar Modal yang lebih memadai, lebih modern, lebih regulatif, tapi bisa mengakomodasi kepentingan nasional. Misbakhun mengatakan pihaknya meminta para pejabat OJK menahan diri dari pernyataan yang mewacanakan penggabungan pasar modal di Asean.

"Karena protokol tentang itu belum ada. Belum ada aturan kita mengatur soal itu, saya minta wacana itu ditahan. Karena kalau buru-buru digabungkan, bisa jadi nanti tidak dalam koridor yang kita inginkan bersama," jelasnya.

Dalam protokol terkait bursa, Misbakhun meminta OJK memberi perhatian untuk mencegah insider trading yang luar biasa praktiknya di Indonesia.

"Itu misalnya terjadi di penjualan Krakatau Steel dan Garuda. Saya minta soal insider tranding diatur kuat. Misalnya kalau emitennya itu adalah BUMN maka underwriter-nya tidak boleh BUMN. Saya minta itu dibatasi. Contohnya itu Garuda, underwriternya BUMN, jadi negara rugi dua kali," bebernya