Direksi perbankan disebut masih malas walau digaji Rp 200 juta

Merdeka.com - Perbankan Indonesia kembali disentil karena malas menyalurkan kredit ke sektor produktif. Perbankan lebih memilih menyalurkan kredit konsumen seperti kredit pemilikan mobil, motor dan lain sebagainya.

Ketua Komite Tetap Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin, Riza Suarga mengatakan sikap perbankan seperti itu karena malas dan tidak mau ambil risiko dengan mengucurkan kredit ke sektor produktif.

"Tidak ada ke produktif. Kredit investasi baru untuk pengusaha baru tidak ada. Lalu di mana keberpihakan kepada rakyat dan memang selalu alasan perbankan takut kredit macet," ucap Riza kepada merdeka.com di kantor Kadin, Jumat (21/2).

Riza menyayangkan gaji direksi perbankan yang mencapai Rp 200 juta per bulan. Seharusnya, tingginya gaji tersebut membuat direksi perbankan belajar lebih jauh mengenai kredit produktif. Direksi perbankan seharusnya sudah mempunyai hitungan dan antisipasi kredit macet nantinya.

"Gaji mereka besar dan itu sampai Rp 200 juta, tapi kredit tidak ke sektor produktif seperti perikanan, perkebunan. Perkebunan itu juga dulu hasil rezim orde baru dan sekarang pun di stop seperti ke perkebunan kelapa sawit," cetusnya.

Riza menilai, gaji bankir di Indonesia tidak sebanding dengan kinerja mereka selama ini. Apalagi jika merujuk ke gaji Gubernur Bank Indonesia yang nilainya ratusan juta. Bank sentral sebagai regulator, harusnya mampu menekan perbankan agar mengucurkan kredit ke sektor produktif.

"Engga sebanding gaji bankir antara kinerja. Gubernur BI itu gajinya sangat besar. Saran saya ke depan harus sudah mulai konsentrasi bank tertentu, fokus sektor mana. Perikanan atau sawit. Akhirnya mereka belajar. Gaji gede gede engga mau belajar," tutupnya.