Defisit APBN Rp 296 triliun di 2019 mampu jaga ketahanan fiskal RI
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 (APBN 2019) tetap bersifat ekspansi dengan defisit ditetapkan sebesar Rp 296 triliun, atau 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Defisit ini lebih rendah dari outlook 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 314.2 triliun," jelas dia di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/10).
Dia mengatakan, defisit yang dijaga lebih rendah ini bertujuan untuk menjaga ketahanan fiskal, disertai dengan rencana penarikan utang yang semakin menurun dan secara terukur, dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai standar internasional.
"Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mencapai Rp 20,1 triliun, yang jauh lebih rendah dibandingkan outlook APBN 2018," jelas dia.
Menurutnya, rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini menjadi yang terendah sejak 2013 silam. "Defisit keseimbangan primer yang konsisten turun menuju positif ini memberikan bukti kuat sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur yang tepat," tegasnya.
Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2019 yang disetujui DPR siang tadi, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun dan anggaran belanja Rp 2.461,1 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran tahun depan menjadi sebesar Rp 296 triliun.
Untuk menutup defisit APBN 2019, Sri Mulyani melanjutkan, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp 296 triliun atau turun 5,8 persen dari outlook APBN tahun 2018.
"Pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) Konvensional dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembiayaan utang tersebut tumbuh negatif sebesar minus 7,3 persen dari outlook APBN tahun 2018," urainya.
Selain itu, tambahnya, pembiayaan anggaran ini juga bertujuan untuk kegiatan investasi. "Pembiayaan investasi tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan daya saing ekspor serta peran Indonesia di dunia internasional," sambung dia.
Sri Mulyani kembali mengulang, pembiayaan melalui utang hanya merupakan instrumen fiskal untuk menuju tujuan pembangunan yang menjadi cita-cita bangsa.
"Pembiayaan utang tahun 2019 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menjadi yang terendah dari 5 tahun terakhir. Hal ini mencerminkan APBN yang semakin sehat dan mandiri," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaPerhitungan asumsi dolar dalam perhitungan biaya Bulog menggunakan asumsi dasar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaRasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara.
Baca SelengkapnyaAdapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya