Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dahlan Iskan lawan DPR belum tuntas

Dahlan Iskan lawan DPR belum tuntas Dahlan Iskan di BK DPR. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Perseteruan antara Komisi Energi DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, tampaknya terus berlanjut. Untuk kesekian kalinya sejak dipanggil pertengahan tahun lalu, mantan Dirut PLN ini mangkir dari panggilan DPR.

DPR ngotot minta Dahlan menjelaskan terkait inefisiensi PLN, saat dirinya menjabat perusahaan setrum tersebut. Paling tidak dari catatan merdeka.com, dari 6 kali panggilan hanya dua kali Dahlan hadir di Komisi Energi DPR. Itu pun Dahlan sempat disindir ketika memasukkan botol air mineral saat rapat ke dalam tubuhnya.

Wakil Ketua Umum Komisi VII Effendi Simbolon menegaskan pihaknya tidak ingin menuduh mantan Dirut PLN tersebut melakukan inefisiensi. DPR hanya menginginkan klarifikasi atas terjadinya inefisiensi tersebut. "Hanya untuk klarifikasi, bukan menyangka. Jadi (Dahlan) tidak perlu takut," ujar dia dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/2).

Pihaknya, kata Effendi hanya ingin mengklarifikasikan kerugian negara yang terjadi pada PLN dalam kurun waktu dua tahun yang terjadi saat Dahlan menjadi Dirut PLN. "Kerugian terjadi selama kurun waktu dua sampai tiga tahun ini," tegas dia.

DPR akan terus memanggil Dahlan Iskan, sampai CEO Jawa Pos ini menjelaskan temuan BPK tersebut secara detail hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut terjadinya inefisiensi dalam tubuh PLN sebesar Rp 37 triliun.

"DPR hanya ingin tahu dari penjelasan orang yang di audit BPK, hanya ini yang ingin DPR ketahui," ujar Anggota DPR Satya W Yudha.

Atas seringnya panggilan tersebut, Dahlan berseloroh hasil audit BPK perihal kerugian PLN justru kurang besar. "(Kerugian) Rp 37 triliun kurang besar, mungkin seharusnya lebih dari Rp 100 trilliun," ujarnya.

Dahlan pun sempat menegaskan dirinya terlalu sibuk untuk hadir di DPR, karena padatnya agenda kerja dan kunjungan presiden yang mengharuskan dirinya ikut.

(mdk/arr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pihak SYL Minta Polisi Tahan Firli Bahuri, Ini Alasannya
Pihak SYL Minta Polisi Tahan Firli Bahuri, Ini Alasannya

Menurut dia, Firli tidak memiliki alasan lagi absen pemeriksaan sebagai tersangka besok.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya