Cerita Saat Jokowi 'Damprat' Para Menteri Karena Reformasi Birokrasi

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengaku telah diperingati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan sistem reformasi birokrasi sebaik-baiknya. Permintaan itu pun telah disampaikan berkali-kali kepada semua Kementerian Lembaga dalam rapat kabinet.

"Peringatan dari presiden untuk kita di birokrasi. Beliau merasa bahwa reformasi birokrasi sekarang belum menyentuh esensi dari birokrasi itu sendiri," kata Menteri Bambang di Jakarta, Rabu (24/7).

Menteri Bambang mengatakan, selama ini Presiden memandang birokrasi itu ada untuk memperlancar ekonomi secara nasional, bukan justru menciptakan regulasi berlebihan yang kemudian mematikan semangat berinvestasi.

"Beliau merasa 5 tahun pertama kecepatan birokrasi, mindset birokrasi dan rasa melayani belum muncul," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam menerapkan reformasi birokrasi bukan sekadar menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) saja. Melainkan memperbaiki regulasi, baik itu bersifat perizinan dan juga hal-hal lain yang menyangkut dengan investasi.

"Kalau hanya mengejar skor ataupun tukin, kita kehilangan esensi dari birokrasi yang ingin jadikan birokrasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi bukan penghambat," terangnya.

Menteri Bambang menambahkan, selain masalah regulasi dan perizinan, yang masih terkait dengan birokrasi adalah penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia memandang, dalam implementasinya penggunaan uang negara masih menjadi masalah dari waktu ke waktu.

"APBN kita jumlahnya mungkin belum besar karena tax ratio belum besar, tapi secara Rupiah banyak yang bisa kita lakukan kalau bisa efisiensi dan pengeluaran tepat sasaran dan jelas dampaknya. Ini yang diharapkan Jokowi," pungkasnya.