BPK minta pemerintah tindak lanjuti hasil audit Inalum

Merdeka.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bachrullah Akbar meminta pemerintah memperhatikan hasil audit terkait nilai pembelian PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Alasannya, BPK menemukan banyak kejanggalan dalam hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya.

"BPK hanya meminta temuan-temuan terhadap Inalum selama ini harus diperhatikan," ujar Bachrullah di Jakarta, Kamis (31/10).

Bachrullah mengatakan, BPK menemukan banyak hal signifikan terkait Inalum. Baik dalam kinerja maupun dalam hubungannya dengan aparat pemerintahan. BPK sendiri telah melakukan audit terhadap Inalum pada tahun 2012 dan diserahkan kepada pemerintah. Namun pemerintah memilih menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sampai sekarang pemerintah belum melakukan tindak lanjut atas temuan itu," terang dia.

Saat dikonfirmasi terkait pilihan pemerintah menggunakan hasil audit BPKP, Bachrullan enggan berkomentar. Menurut dia, itu sepenuhnya wewenang pemerintah jika ingin melibatkan BPK atau BPKP dalam proses pembelian Inalum.

"Itu kewenangan pemerintah untuk menggunakan audit BPKP," pungkas dia.

Sebelumnya, sesuai perjanjian, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menjadi milik pemerintah per 1 November, dengan proyeksi biaya pengambilalihan mencapai USD 558 juta.

Rupanya, proses itu belum final. Sebab, malam ini tim negosiator antara Jepang, selaku pemilik lama, dengan kubu Indonesia harus bertemu menentukan angka akuisisi final.

Dasarnya adalah audit terakhir yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) independen per 31 Oktober 2013. Ada kemungkinan, pemerintah tak perlu mengeluarkan biaya sebesar kesepakatan awal.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo optimis harga riil 58,8 persen saham mayoritas Inalum yang dikuasai Konsorsium NAA bisa di bawah USD 558 juta.

Alasannya, taksiran nilai buku sebesar itu baru berdasarkan audit pada 31 Maret 2013. Maka, kinerja perusahaan, termasuk proyeksi penjualan selama 7 bulan terakhir wajib diperiksa.

"Karena dasarnya proyeksi, kemarin kan kita ajukan USD 558 juta berdasarkan 31 Maret, sekarang masih tahun berjalan. Maka, untuk kinerja 7 bulan berikutnya harus riil dong. Dengan koreksi-koreksi oleh BPKP, mestinya turun (harga)," ujarnya di komplek DPR, Jakarta, Rabu (30/10).

Sebagai gambaran, dalam rencana kerja Inalum 2013, disebutkan bahwa tahun ini memang akan ada penurunan penjualan alumunium, menjadi hanya USD 553 juta. Laba bersih perusahaan pengolah alumina terbesar Asia Tenggara itu juga turun menjadi USD 96 juta hingga akhir tahun nanti.

Hal-hal semacam itu yang bisa membuat nilai buku perusahaan berubah dari taksiran awal. "Namanya proyeksi pendapatan berdasarkan penjualan berapa. Itu riilnya auditor yang tahu angka valid, nanti di-review BPKP lagi," kata Mardiasmo.