BPK klaim monitoring keuangan negara makin kuat
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim, pusat data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan auditee (E-Auditee) dapat memperkuat pengawasan dan menekan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sinergi data ini di sebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).
Kepala BPK Hadi Purnomo mengatakan, sinergi data ini sebagai jawaban sekaligus solusi permasalahan pengawasan pengelolaan keuangan Indonesia yang terbentur kondisi geografis.
"APBN pasti ada anggaran IT baik di kabupaten, kota, atau K/L. Tapi ini kenapa masih berdiri sendiri, maka harus digabungkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/3).
Melalui pusat data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK hanya turun ke lapangan jika dalam kondisi tertentu.
"Jika pada data ditemukan ketidakcocokan maka anggota BPK akan segera turun kelapangan untuk memeriksa," tuturnya.
Cara ini, lanjutnya, membuat monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan efisien serta efektif. Sinergi ini juga mendukung optimalisasi penerimaan negara, efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.
"Sehingga realisasi membuat optimalisasi, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan diharapkan dapat digunakan sebesar-besarnnya bagi kemakmuran rakyat," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaSalah satunya kondisi suku bunga yang masih di level tinggi, walaupun di proyeksikan tidak akan naik lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaWalau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaDengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaKenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca Selengkapnya