BPK: Jelang pemilu, dana bansos rawan diselewengkan politikus
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui adanya kecenderungan terjadi penyalahgunaan anggaran sebelum pemilihan umum (Pemilu). Para politisi kerap menggunakan anggaran tidak sesuai aturan dengan tujuan memenangkan partai mereka.
Wakil BPK, Hasan Bisri, menyebut biasanya penyalahgunaan anggaran terjadi di penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) serta adanya program-program pemerintah yang di desain sangat bernuansa politis.
"Misalnya program tambahan, optimalisasi dan sebagainya yang cukup besar dan untuk membantu desa-desa yang pasti orang akan bertanya kenapa baru sekarang, kenapa dulu-dulu tidak ada," ucapnya ketika ditemui di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/1).
Hasan mengakui, bantuan sosial dan kegiatan berorientasi bantuan pada masyarakat kerap diselewengkan oleh pejabat. BPK akan memberi perhatian khusus menjelang dan sesudah pemilu mengenai masalah ini.
"Jangan sampai pemilu sudah sukses kemudian dicederai dengan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu," jelasnya.
Walau demikian, Hasan mengklaim BPK sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tersebut. BPK akan selalu melihat bagaimana pelaksanaan program tersebut di lapangan.
"Kami sebagai pemeriksa tidak boleh curiga dulu, kami lihat dulu seperti apa pelaksanaannya di lapangan," tegasnya.
Salah satu cara yang akan dilakukan BPK adalah dengan mekanisme e-audit. BPK bisa mengumpulkan data serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang diduga terjadi fraud di dalamnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.
Baca Selengkapnya"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaBerkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar
Baca SelengkapnyaBahwa terduga mengaku rutin membagikan uang kepada masyarakat setempat terutama saat Jumat Legi.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaSebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPenghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca Selengkapnya