BP Tapera Mulai Kelola Dana Tapera PNS Maret 2021
Merdeka.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memproyeksikan dapat mengelola Dana Tapera milik PNS aktif dan pensiunannya mulai Maret 2021. Dana tersebut merupakan tabungan perumahan PNS yang dialihkan dari Bapertarum-PNS kepada BP Tapera oleh Tim Likuidasi Aset Bapertatum-PNS.
Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro mengatakan, pihaknya per Selasa, 19 Januari 2021 ini telah mencairkan dana Tapera milik 367.740 peserta pensiunan PNS tahap pertama senilai Rp 1,5 triliun.
Sementara untuk dana Tapera milik peserta PNS aktif rencananya akan mulai dicairkan per Maret 2021. Secara estimasi, saldo awal yang akan diterima oleh PNS aktif peserta Tapera nilainya mencapai Rp 9,2 triliun.
"Saldo PNS aktif itu estimasinya sekitar Rp 9,2 triliun. Inilah yang akan menjadi saldo awal peserta Tapera yang saat ini sedang berproses untuk penghitungannya," jelas Eko dalam sesi teleconference, Selasa (19/1).
Pasca menerima saldo awal tersebut, Eko menuturkan, barulah nanti dana milik PNS aktif ini akan disebut menjadi Dana Tapera. Dia pun menargetkan program Tapera untuk seluruh pesertanya dapat dimulai pada Maret mendatang.
"Pertama adalah data dari PNS aktif ini akan diaktifkan supaya PNS aktif ini bisa melakukan pengecekan langsung melalui portal kepesertaan Tapera atau Sistem Informasi Tapera (Sitara). Insya Allah bulan Maret bisa live," terangnya.
Selanjutnya
Pada Maret, masing-masing individu peserta Tapera yang merupakan PNS aktif pun disebutnya bisa melakukan pengecekan dana/saldo secara langsung. Sejak saat itu juga proses operasional Dana Tapera bisa dilakukan oleh BP Tapera.
"Tapi dalam rangka pengelolaan Dana Tapera ini masih ada satu peran regulasi yang sedang kami siapkan, yaitu Peraturan BP Tapera dalam rangka pengelolaan Dana Tapera," tandas Eko.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pendaftaran dibuka sampai besok, Selasa 20 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca SelengkapnyaBagja menjelaskan, apabila sampai batas akhir belum memenuhi kouta untuk pengawas TPS.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga telah menyelesaikan tugas penyaluran energi bagi masyarakat dengan maksimal sepanjang periode Satgas Nataru.
Baca SelengkapnyaPemberian Tunjangan Hari Raya ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para pensiunan
Baca SelengkapnyaPBNU menonaktifkan fungsionaris pengurus yang menjadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca SelengkapnyaMengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.
Baca Selengkapnya