Besok, presiden umumkan kebijakan BBM bersubsidi

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rencananya besok akan mengumumkan keputusan mengenai kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium. Pengumuman itu akan dilakukan di hadapan sejumlah kepala daerah dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

"Iya, kemungkinan menteri juga akan kasih bocoran ya. Tapi besok mungkin beliau akan ngomong," ungkap Armida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan BBM bersubsidi jenis premium untuk menyelamatkan kondisi fiskal nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sempat mengumumkan harga BBM akan dilakukan dengan dua harga, yakni setengah subsidi dan subsidi penuh.

Belakangan terbukti bahwa kebijakan tersebut belum matang dan bukan keputusan final. Hal itu disampaikan sendiri oleh Presiden SBY saat tiba di Tanah Air setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara belum lama ini.

"Apakah memungkinkan secara teknis di lapangan diberlakukan sistem dua harga itu, kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tentu tidak mungkin itu pemerintah pilih," kata SBY belum lama ini.

Dari kondisi tersebut mulai terlihat keragu-raguan pemerintah menjalankan kebijakan ini. Dengan alibi masih melakukan kajian dan menghitung dampak turunannya agar tidak memberatkan masyarakat, pemerintah justru menghembuskan wacana baru. Yakni menerapkan satu harga jual untuk premium dengan kemungkinan menaikkan harga.

"Tunggu keputusan sekarang didalami, satu harga didalami, dua harga didalami yang mana yang terbaik," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Kalaupun dijual satu harga dan terjadi kenaikan harga BBM, pemerintah berjanji tidak akan lebih dari Rp 6.500 per liter.

Hatta mengaku bahwa banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Mulai dari kenaikan BBM yang berdampak pada daya beli masyarakat, inflasi, hingga kemiskinan.

Tidak hanya itu, faktor politis juga diakui Hatta menjadi bahan pertimbangan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Terlebih, tahun ini disebut-sebut sebagai tahun politik yang sangat rentan dan cukup menentukan popularitas pihak-pihak yang akan maju menjadi calon presiden.