Berapa gaji ideal dan layak bagi buruh?

Merdeka.com - Ekonomi Indonesia mendapat sorotan dunia ketika berhasil menahan dampak perlambatan ekonomi dunia. Bahkan, ekonomi Indonesia terus terakselerasi hingga turut serta memperbesar kelompok masyarakat kelas menengah dengan daya beli yang tinggi.

Investor asing berlomba-lomba masuk ke Indonesia dan tertarik menanamkan modalnya di dalam negeri. Pemerintah membanggakan panjangnya daftar investor yang menanti persetujuan untuk bisa masuk ke Indonesia.

Selain aman dari hantaman krisis ekonomi dunia, faktor lain yang membuat investor tertarik adalah murahnya biaya pekerja Indonesia dibandingkan negara tetangga semisal Filipina, Thailand, Malaysia, India dan China.

Berdasarkan data yang dihimpun merdeka.com, harga tenaga kerja Indonesia paling murah di antara negara-negara tersebut. Hanya berkisar USD 0.6 atau hanya Rp 5.400 jika dihitung per jam. Jika dibandingkan dengan upah pekerja di Filipina dan Thailand serta Malaysia, masing-masing USD 1,04 per jam, USD 1,63 per jam dan USD 2,88.Secara tegas tergambar bahwa dari aspek biaya tenaga kerja, upah buruh di Indonesia adalah yang paling rendah di antara 10 negara ASEAN.

Persoalan buruh di Indonesia, tidak lepas dari tingkat kesejahteraan, upah yang dinilai masih minim, dan outsourcing. Berbicara mengenai upah dan tingkat kesejahteraan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengakui jika gaji buruh hanya sebesar Rp 1,5 juta per bulan atau di bawah angka itu tidak cukup untuk biaya hidup. Terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Jadi kita lihat kalau jelas-jelas perusahaan mampu tapi menekan buruh dengan gaji Rp 1,5 juta perbulan itu tidak benar," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berencana menambah 10 komponen baru dalam ukuran Kriteria Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penentuan upah minimum buruh. Padahal sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional (DPN) telah merekomendasikan empat komponen baru untuk masuk dalam komponen KHL.

Langkah yang diambil pemerintah diperkirakan bakal mendorong kenaikan upah buruh tahun depan. Setidaknya di wilayah industri Jababeka. Anggota DPN Budi Soetjipto menyatakan, jika ditambah dengan komponen inflasi, kenaikan upah bisa mencapai 20 persen.

Dari perhitungannya, upah buruh bisa menyentuh RP 2 juta per bulan. "Jika 4 komponen itu ditambahkan saja nantinya upah bisa naik 5 persen, ketika pemerintah menambahkan 10 komponen lagi ditambah inflasi, UMR Jakarta yang sekarang Rp 1,5 juta, saya yakin tembus Rp 2 juta tahun depan," ujar Budi.

Lalu, bagaimana tanggapan pengusaha? Wakil Ketua Kadin Haryadi B. Sukamdani mengaku perusahaan sebetulnya siap menaikkan upah, tapi dia menyebut ada kesan pengusaha resisten karena aksi beberapa serikat pekerja.

Jika pemerintah mengarahkan untuk adanya kenaikan upah bagi kaum buruh, maka pengusaha bisa menerima, walau Upah Minimum Regional (UMR) sekarang baginya sudah laik.

"UMR sekarang Rp 1,5-1,6 juta, saya rasa itu sudah menuju ideal. KHL (terbaru) sudah dikeluarkan Permenakertrans No 13/2012, kalau kita mengikuti norma administrasi aturan yang ada itu harusnya sudah fair," ucap Haryadi.