Beda dengan Amerika, Ditjen Pajak sulit cerai dari Kemenkeu

Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri menilai pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari instansinya menjadi badan mandiri tidak menyelesaikan masalah. Usulan itu bisa jadi hanya upaya meniru kebijakan Amerika Serikat.

Padahal, sistem perpajakan di AS dan Indonesia berbeda. Internal Revenue Service (IRS) selaku otoritas pajak di Negeri Paman Sam fungsinya cuma menagih pajak.

"Dia hanya collection, itu saja. Kemudian IRS kerja sama dengan Kementerian Hukum Amerika, kalau ada yg tidak bayar, diproses. Ini yang membedakan, karena dirjen pajak kita ada target untuk terima revenue," kata Chatib di kantornya, Jakarta, Rabu (16/7).Target penerimaan di APBN itulah yang menyebabkan Ditjen Pajak tak bisa fokus hanya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kalau sampai penerimaan negara merosot, pilihannya memangkas anggaran. Belum lagi ada aturan defisit APBN tak boleh melampaui 3 persen.

"Bayangin kalau pajak pisah dari kemenkeu, dia punya KPA sendiri, 3 persen batas defisit bisa tidak tercapai. Atau dipajakin semuanya, enggak ada lagi tax allowance, ini harus dilihat dalam kerangka koordinasi makro," tandasnya.Menkeu mengatakan, kalau memang perlu ada penguatan birokrasi dan wewenang di tubuh Ditjen Pajak, maka perlu waktu yang panjang dan tidak cukup sampai masa kabinet Indonesia Bersatu jilid II selesai. "Nanti biar dibahas pemerintah berikut. Implikasi besar sekali Undang-Undang harus diubah, tidak bisa dalam waktu tiga bulan," tutupnya.