Bank Dunia desak pemerintah naikkan harga BBM subsidi saat APBNP

Merdeka.com - Bank Dunia menilai target pemerintah untuk mencapai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kisaran 2,5 persen sulit dicapai. Sekalipun ada rencana mengajukan APBN Perubahan, disertai pemangkasan belanja rutin di beberapa pos, langkah yang lebih tepat disebut-sebut ialah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu disampaikan Ekonom Utama dan Manajer Sektor Bank Dunia Indonesia Jim Brumby dalam pemaparan laporan triwulanan lembaga ini di Jakarta, Selasa (18/3).

Indikator makro dikumpulkan Bank Dunia menunjukkan sejumlah asumsi yang meleset dari target awal pemerintah. Beberapa di antaranya, konsumsi rumah tangga tidak terlalu besar, arus investasi belum stabil, sedangkan sumber pemasukan misalnya lifting minyak dan larangan ekspor bahan mineral mentah, mengurangi penerimaan fiskal Indonesia.

Atas beberapa faktor itu, Bank Dunia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan berada di angka 5,3 persen.

Jim mengatakan salah satu data cukup membantu pemerintah adalah turunnya defisit transaksi berjalan, dari 3,3 persen tahun lalu, kini diproyeksikan di level 2,9 persen.

Masalahnya, belanja subsidi energi, diperkirakan akan meningkat hingga 2,3 persen. Lebih tinggi dari realisasi di APBN tahun lalu sebesar 2,2 persen.

"Perbaikan sisi fiskal dalam waktu dekat sifatnya harus struktural, dan kebijakan yang diambil sebisa mungkin menggenjot penerimaan negara," kata Jim.

Jika Indonesia sulit mencari sumber pendapatan baru dengan adanya penurunan produksi tambang selepas hilirisasi berjalan, Bank Dunia melihat sisi subsidi yang harus dipangkas.

Lembaga internasional ini melihat penaikan harga premium dan solar tahun lalu belum ideal.

Bank Dunia membuat tiga skenario terkait kenaikan harga BBM. Pertama, jika harga bahan bakar tidak naik sama sekali, beban subsidi akan tembus Rp 300 triliun. Alhasil defisit APBN tembus 2,6 persen, di atas target pemerintah.

Skenario kedua, harga dinaikkan 15 persen, dan tekanan pada anggaran berkurang separuh. Defisit menjadi 2,1 persen, penghematan anggaran mencapai Rp 45 triliun.

Skenario ketiga, harga naik 50 persen, artinya premium menjadi Rp 8.500 per liter, maka defisit APBN bisa ditekan hingga hanya 1,9 persen saja. Jim mengatakan, lewat skenario paling radikal ini anggaran yang bisa dialihkan untuk belanja lain mencapai Rp 68 triliun.

"Kita harus ingat, subsidi energi ini sulit ditekan karena ada fluktuasi nilai tukar. Sehingga, bisa disimpulkan defisit 2,5 persen di APBN sulit dicapai tanpa ada reformasi subsidi BBM," ujarnya.

Ditemui terpisah Kepala Ekonom Danamon Anton Gunawan mengaku prediksinya soal pertumbuhan ekonomi tidak jauh beda dari Bank Dunia. Satu yang dia tidak sepakat, hanyalah konsumsi rumah tangga yang masih akan tinggi dari 6,2 persen.

Masalah besar yang akan memaksa pemerintah memeriksa kebijakan subsidi energi adalah target lifting yang meleset. SKK Migas mengabarkan, target produksi harian luput 4-5 persen dari harapan pemerintah.

"Jadi secara total kita miss Rp 19 triliun dari sisi lifting saja, belum lagi beban APBN dari subsidi BBM. Jadi kita harus lihat bagaimana nanti penyusunan APBN-P," kata Anton.