ASPI sebut ada mafia gesek tunai kartu kredit suap GM perbankan

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Bank Indonesia secara tegas mengharamkan dan akan memberantas penarikan dana atau gesek tunai (gestun) menggunakan kartu kredit di gerai penjualan atau merchant. Sebab, itu bakal berimbas pada melonjaknya kredit macet (Non Performing Loan/NPL) perbankan penerbit kartu kredit. Selain itu, gesek tunai juga bisa menjadi sarana pencucian uang.

Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Darmadi Sutanto mendukung langkah bank sentral. Menurutnya, praktik gesek tunai kini sangat marak, bahkan dipromosikan di dunia maya. Bisnis gestun diakui sangat mudah untuk meraup untung, namun merugikan dunia perbankan.

"Sekarang juga marak ada gestun online. Seperti bisnis. Bahkan ada pelatihan membuka bisnis gestun," kata Darmadi di Jakarta, Jumat (19/6).

Menurut Darmadi, praktik gestun banyak dilakoni yayasan dengan berbagai macam latar belakang. Sebab biasanya yayasan itu memang memerlukan banyak dana. "Maka ini harus dihindari, agar tidak meracuni orang bank. Ini juga saya kira ini sangat rentan untuk jadi tindak kejahatan di bank sendiri," ujarnya.

Darmadi menuding adanya permainan mafia gestun untuk tetap memuluskan praktik culas ini. Pasalnya banyak orang menyuap para General Manager (GM) sebuah bank untuk ikut andil. "Ini juga ada mafia yang merusak mental kami. Ini sudah mengganggu dan kalau saya cerita dengan bank melecehkan bankir. Menurut saya ini sudah kebablasan yang menganggap kami bisa dibeli," terangnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) geram dengan maraknya kegiatan gesek tunai (Gestun) atau penarikan dana tunai menggunakan kartu kredit di merchant. Bank sentral berjanji segera memberantas transaksi gestun di Indonesia, karena dapat berimbas pada kredit macet (Non Performing Loan/NPL) perbankan penerbit kartu kredit.

Direktur Eksekutif Sistem Pembayaran BI, Eni V Panggabean menegaskan, pelarangan praktik gestun berdasarkan peraturan BI No.11/11/PBI/2009 sebagai mana diubah dengan PBI No.14/2/2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.

"Pelarang tersebut bertujuan agar industri kartu kredit dapat tumbuh secara sehat dan aman sekaligus dalam rangka perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran," kata Eni.

(mdk/idr)