5 Arahan Vital Presiden Jokowi untuk Rencana Kerja Pemerintah 2021

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementeriannya menyusun skema fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 lebih tajam. Sebab, ketidakpastian ekonomi global dikhawatirkan masih akan berlanjut di 2021.

Presiden Jokowi, pertama, meminta daya tahan ekonomi nasional dibenahi untuk menangkal gonjang-ganjing perekonomian global. Kedua, pembenahan daya tahan menurutnya harus dimulai dengan langkah reformasi struktural yang terus dijalankan.

Reformasi struktural dalam bentuk Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan, lanjutnya, menjadi langkah awal yang baik bagi pemerintah.

"Walaupun kita menghadapi tekanan ekonomi global tapi kita tetap harus optimistis. Pertumbuhan ekonomi kita di tahun lalu tercatat 5,02 persen. Pertumbuhan Ini cukup baik di tengah ketidakpastian situasi global dan kemungkinan resesi yang sudah terjadi di beberapa negara," jelasnya di Jakarta, Senin (9/3).

Ketiga, Presiden Jokowi meminta pertumbuhan ekonomi 2021 harus berkualitas didukung oleh stimulus fiskal yang tepat. Insentif fiskal harus memberikan dampak penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya industri manufaktur khususnya yang bersifat padat karya.

Stimulus fiskal, tambahnya, juga perlu untuk mendorong industri hilirisasi di kawasan Timur Indonesia. Serta, tak untuk dilupakan, peningkatan kelas pengusaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia.

Harapannya UKM Indonesia bisa berperan penting dalam rantai pasok dunia. "Saya minta juga diberikan perhatian khusus pada program KUR, Mekarr, UMI, dan juga Bank Wakaf Mikro," imbuh Presiden Jokowi.

Minta Defisit Transaksi Perdagangan Ditekan

Keempat, Presiden Jokowi meminta defisit neraca perdagangan dan berjalan semakin menurun di 2021. Guna mewujudkannya, dia meminta perlu dikembangkan industri berbasis substitusi impor.

"Kemudian melanjutkan kebijakan bioenergi ke program B40-B50. Kemudian langkah-langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak kita," jelasnya.

Kelima, Presiden Jokowi meminta dilanjutkannya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Peningkatan kualitas melalui program pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional, lewat kartu prakerja, dan juga pengentasan kemiskinan."