4 Kontroversi seputar turunnya pengangguran jelang SBY lengser
Merdeka.com - Masalah pengangguran masuk salah satu persoalan sensitif yang bisa membuat pemerintah gerah jika terus dikritik. Apalagi melihat kenyataan bahwa tahun lalu angka pengangguran meleset dari target pemerintah.
Meminjam catatan Bappenas, rasio jumlah pengangguran di Indonesia pada 2013 mencapai 6,25 persen. Padahal, target pengurangan pengangguran yang dicanangkan pemerintah dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar 5,8 persen hingga 6,1 persen dari jumlah penduduk.
Di akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menargetkan angka pengangguran berada di kisaran 5-6 persen atau sekitar 14 juta orang. Bappenas memprediksi, kemungkinan besar angka pengangguran tahun ini akan berada di level 5,6-5,9 persen.
Akhir tahun lalu Menko Perekonomian Hatta Rajasa sesumbar pemerintah mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
"Kita optimis melanjutkan kinerja perekonomian yang telah berhasil ini di 2014 nanti yaitu pertumbuhan ekonomi 6 persen. Menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Kita akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kita mendorong kutub-kutub pertumbuhan baru utamanya luar Pulau Jawa," kata Hatta kala itu.
Data terbaru angka pengangguran per Februari 2014 sudah dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa hari lalu. Hasilnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat menurun drastis, dari 6,25 persen survei tahun lalu, menjadi 5,7 persen atau setara 1,7 juta penduduk.
"Struktur dari 125,3 juta orang itu sekitar 7,15 juta diantaranya masih mencari pekerjaan. Jadi tingkat pengangguran 7,15 juta orang. Dalam satu tahun jumlah pengangguran berkurang 50.000 orang," ucap Suryamin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (5/5).
"Pengangguran memang menurun dari 7 persen dua tahun lalu, sekarang 6 persen," katanya.
Data tersebut sedikit aneh mengingat di saat laju pertumbuhan ekonomi turun, angka pengangguran juga ikut turun. Angka pengangguran turun ke rekor terendah dalam 15 tahun terakhir. Penurunan angka pengangguran jelang lengsernya SBY menimbulkan kontroversi. Berikut paparannya dirangkum merdeka.com:
Hitungan angka pengangguran diubah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) versi Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2014 tercatat menurun drastis, dari 6,25 persen survei tahun lalu, menjadi 5,7 persen atau setara 1,7 juta penduduk. Otoritas statistik beralasan itu terjadi karena ada perubahan metode data kependudukan.?
Kebetulan, sistem perhitungan baru ini menghasilkan data yang selaras dengan target pemerintah pada APBN 2014 yang berharap TPT pada tahun ini di kisaran 5,7-5,9 persen.
Kepala BPS Suryamin mengatakan, cara menghitung pengangguran ini karena ada data baru berdasarkan sensus penduduk 2010, sehingga, laju pertambahan penduduk diandaikan 2,1 persen per tahun.?
Sebelumnya, data mereka cuma berdasarkan data 2000, yang mengandaikan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen. Implikasinya, jumlah penduduk berusia 15 tahun bertambah drastis, sehingga ketika dibagi, angka pengangguran berkurang.
Kebetulan jelang SBY lengser
Soal pemilihan waktu penggunaan metode yang berdekatan dengan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin beralasan itu kebetulan saja.
Metodologi penghitungan pengangguran ini sudah digodok sejak akhir 2010. Tapi kesepakatan dengan pemerintah untuk memanfaatkannya baru tercapai pada 2013.?
"Baru kita launching 2013, ya pas lah, dipakai ini. Justru kalau (metodologi baru) tidak dipakai sekarang terlalu terlambat, harusnya dari bulan-bulan kemarin. Jadi enggak ada pesanan-pesanan apa ya (dari pemerintah)," kata Suryamin.
Tampik adanya intervensi pemerintah
Kepala BPS Suryamin membantah bila pengubahan metode ini supaya data TPT sesuai dengan keinginan pemerintah. Dia mengaku diubahnya cara hitung angka pengangguran bukan pesanan pemerintah melainkan adanya data terbaru.
"Sekarang setelah kita dapat angka sensus 2010, kita tarik angka ke depan kita koreksi angka yang hanya sampai 2010 saja. Enggak ada intervensi, enggak ada pesanan (pemerintah)," ujarnya sebelum menggelar pertemuan dengan Kepala Bappenas, di Jakarta, Selasa (6/5).
Bappenas sebut bukan manipulasi statistik
Pemerintah memang berhasil menurunkan jumlah pengangguran hingga 50 ribu orang selama Februari 2013-Februari 2014. Ini lantaran investasi yang mengalir masuk ke Indonesia telah menciptakan banyak lapangan kerja berkualitas.
Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil MenengahKementerian PPN/Bappenas Rahma Irianti di kantornya, Jakarta, Selasa (6/5). Rahma menanggapi kecurigaan sebagian orang bahwa perubahan metode penghitungan angka pengangguran yang dilakukan Badan Pusat Statistik adalah pesanan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Berdasarkan penghitungan baru itu, BPS mendapati Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari sebesar 5,7 persen, terendah dalam 15 tahun terakhir.
"Ini bukan manipulasi statistik, karena kita melihat juga ditopang pertumbuhan lapangan kerja secara riil," kata Rahma
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setiap orang memiliki besaran rezekinya masing-masing.
Baca SelengkapnyaGerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaKembalinya SYL diperiksa, diketahui merupakan lanjutan dari pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik pada Kamis (11/1) kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaSejumlah wilayah sentra produksi kini telah memasuki musim panen raya.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBesaran dana santunan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca Selengkapnya