UU ITE belum tegas melarang judi online dan penipuan online

Merdeka.com - Pelarangan judi online dan penipuan lewat website palsu belum secara jelas diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE).

Hal ini berakibat situs jenis itu masih tumbuh subur di Indonesia, sedangkan operator dan internet service provider (ISP)-pun belum memblokirnya.

Selama ini kasus judi online dan penipuan lewat website hanya diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE, namun belum secara lugas dan jelas menyebutkan kedua cyber crime di atas.

Direktur Eksekutif Yayasan DNS Nawala M. Yamin mengatakan perlu adanya judicial review terhadap pasal 27 ayat 2 UU ITE tersebut untuk menanggulangi maraknya judi online dan penipuan lewat website.

"Sehingga aparat penegak hukum umumnya masih berpatokan pada aturan judi offline yang tercantum di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," ujarnya dalam konferensi pers DNS Nawala, Kamis (4/7).

Adapun, bunyi Pasal 27 ayat 2 UU ITE, yaitu "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Berdasarkan data Yayasan Nawala, jumlah situs yang berhasil ditapis untuk kategori judi online mencapai 7.540 dalam enam bulan terakhir, sedangkan penipuan online mencapai 3.585 situs.

Menurut Yasin, korban penipuan dan perjudian luar biasa dari sisi materiil, karena pengguna internet melakukan interaksi langsung dengan penyelenggara. Secara gobal, lanjut Yasin, perputaran uang di situs judi online mencapai USD 30 miliar atau sekitar Rp 298,2 triliun pada tahun lalu.

Adapun, penipuan online merupakan penipuan lewat situs palsu yang ditampilkan mirip dengan aslinya. Biasanya nama situs menggunakan hosting tak berbayar seperti hotspot dan hanya melayani pembayaran lewat ATM.

Faktor pendorong maraknya situs penipuan tersebut karena banyak tersedianya fasilitas hosting murah, bahkan gratis dan penggunaan domain .com yang bebas persyaratan administratif.

Yamin mengungkapkan meski sudah jatuh banyak korban, namun yang melaporkan masih kurang dari 5 persen. Biasanya korban melaporkan ke situs-situs seperti Polisionline.com, Penipuan.info, datapenipu.com, dan Batamwatch.com.