Proyek PLIK-MPLIK Menkominfo makin mengarah ke ranah hukum

Merdeka.com - Proyek Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil PLIK memang telah lama dibidik oleh sejumlah kalangan sebagai proyek yang rawan korupsi.

Hal ini dikarenakan proyek tersebut melibatkan uang triliunan rupiah sementara hasilnya ke masyarakat kurang terasa.

Y. Bambang Sumaryo dari Indonesia Telecommunication User Group mengungkapkan dari 20 provinsi dan 40 kabupaten yang dia tinjau, tak ada satu pun proyek PLIK yang berjalan dan perangkat yang ada hanya menumpuk di balai desa atau rumah warga.

"Sebagian besar warnet pusat layanan Internet kecamatan (PLIK) yang dibangun Kemenkominfo banyak yang rusak, terbengkalai, dan tidak bermanfaat, bahkan beberapa di antaranya beralih fungsi menjadi warnet komersial yang dijalankan perorangan," ujarnya kepada merdeka.com, Senin (8/7).

Anggota Komisi 1 DPR Tantowi Yahya ketika dikonfirmasi mengatakan DPR telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigasi proyek PLIK dan MPLIK dan menelusuri penyimpangan proyek triliunan rupiah tersebut.

Menurut dia, keputusan untuk melakukan audit atas proyek pelayanan internet itu dilakukan setelah melihat hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan Panja PLIK/MPLIK Komisi I DPR di enam provinsi yang hasilnya banyak penyimpangan yang terjadi.

Terkait dengan perkembangan pengerjaan Program USO (Kewajiban Pelayanan Universal), dari rekapitulasi yang disampaikan Kementerian Kominfo, terlihat ada target-target yang belum terpenuhi, tetapi ada juga realisasi yang di atas target. Adapun realisasi yang di bawah target adalah realisasi Desa Berdering, yang ditargetkan 33.184 desa, namun realisasi hanya 31.092 desa.

Begitu juga untuk Desa Pinter, di mana tahap I ditargetkan 131 Desa dan di Tahap II ada 1.330 desa, namun realisasi baru 100 untuk Tahap I dan 98 untuk Tahap II.

Sementara untuk Pusat Layanan Internet Kecamatan, yang ditargetkan 5.748 kecamatan, realisasinya mencapai 5.939 kecamatan. untuk MPLIK Tahap I antara target dan realisasi sama, 1.802. Sedangkan untuk Tahap II, 105 realisasi masih kosong karena dalam tahap pengerjaan.

Dengan bukti-bukti di lapangan tersebut, besar kemungkinan jika proyek PLIK-MPLIK ini tidak hanya menjadi bahasan di Panja Komisi I, namun juga makin mengarah ke ranah hukum.

Bahkan, kabar terakhir yang beredar menyebutkan jika akan segera ada penetapan tersangka dalam kasus ini.